Mataram – Ketua Satuan Tugas (Satgas) program Makanan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Fathul Gani mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan berbagai informasi mengenai pembukaan titik baru dapur.
Pasalnya, kapasitas layanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB saat ini sudah melebihi kebutuhan penerima manfaat. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati sebelum memutuskan membangun dapur baru.
“Hati-hati. Sekarang semua bisa bergentayangan. Jadi koordinasikan yang baik dengan korwil BGN yang ada di daerah. Tanya kepada satgas di masing-masing kabupaten kota, masih tersediakah,” katanya saat ditemui di ruangannya, Rabu (1/4/2026).
Ia mencontohkan beberapa wilayah seperti Lombok Timur, yang dinilai sudah tidak lagi membutuhkan tambahan dapur MBG karena kapasitas yang ada telah mencukupi.
Data hingga awal Februari 2026 menunjukkan, jumlah penerima manfaat program MBG di NTB telah mencapai sekitar hampir 1,9 juta jiwa.
Program ini didukung oleh operasional sekitar 736 SPPG yang menyasar peserta didik dari PAUD hingga SMA, kemudian ibu hamil dan menyusui, serta balita.
Menurut Fathul Gani, jika dihitung secara rasional, satu dapur rata-rata melayani 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Jika dijumlahkan dengan dapur yang ada saat ini, total layanan bahkan sudah mendekati dua juta penerima.
“Kalau kita kalikan dengan penerima manfaat misalnya 2.000 atau 3.000 per dapur itu sudah melebihi. Hampir 2 juta penerima semua kita dapat MBG,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat wilayah tertentu, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang belum terlayani secara optimal. Di wilayah tersebut, satu dapur bahkan hanya melayani sekitar 800 penerima manfaat karena keterbatasan akses.
Lebih jauh, Fathul Gani menegaskan bahwa saat ini fokus utama Badan Gizi Nasional (BGN) bukan lagi penambahan dapur baru, melainkan peningkatan kualitas layanan serta pemerataan distribusi penerima manfaat, agar tidak terpusat di wilayah tertentu.
“Kita bukan menyetopnya. Tetapi harus berhati-hati. Sekarang sudah saatnya kita peningkatan kualitas dan pemerataan penerima manfaat itu, tidak ngumpul pada satu tempat,” jelasnya.
Terkait maraknya minat masyarakat membangun dapur baru, Asisten I Setda NTB itu tidak menampik adanya potensi kesalahpahaman bahkan risiko penipuan jika informasi yang beredar tidak diverifikasi dengan benar.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan dapur MBG nilainya bukan investasi kecil. Dibutuhkan dana besar untuk membangun fasilitas yang memenuhi standar, mulai dari infrastruktur hingga peralatan operasional.
“Membangun itu kan butuh modal besar termasuk untuk pembelian alat. Jadi 1,5 miliar sampai 2 miliar lah,” tandasya. (ril)
Komentar