Mataram – Program Kampung Nelayan Merah Putih kini mulai direalisasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tiga lokasi sedang dibangun secara bertahap dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025.
Ketiga lokasi tersebut berada di Pulau Bungin (Sumbawa), Desa Ekas Buana (Lombok Timur), dan Desa Bilelando (Lombok Tengah). Program ini digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim mengatakan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur kelautan dan fasilitas penunjang usaha lainnya, dengan bantuan dana sebesar Rp 20 Miliar lebih bagi satu desa penerima program.
”Tadi kami diskusi dengan Pak Gubernur terkait bagaimana program Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa diharmonisasikan dengan program Desa Berdaya. Saat ini di NTB sudah ada tiga lokasi yang sedang dibangun dengan pembiayaan rata-rata di atas Rp 20 miliar per lokasi,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Muslim menjelaskan, setiap kampung nelayan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti perbaikan atau pembangunan dermaga, pabrik es, cold storage (gudang pendingin), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN), serta kantor pelayanan bagi nelayan. Seluruh fasilitas tersebut akan dikelola langsung oleh koperasi merah putih di masing-masing desa.
”Misalnya mereka kesulitan mendapatkan BBM, susah mendapatkan es batu, atau susah mencari tempat untuk menyimpan ikan pada saat mendapatkan lebih. Dengan hadirnya gudang pendingin, pabrik es, dan juga SPDN tadi akan memudahkan mereka memenuhi kebutuhan kegiatan usaha dan diharapkan kedepan desa itu akan semakin mandiri,” sebutnya.
Muslim menambahkan, NTB termasuk salah satu daerah yang diprioritaskan karena memiliki garis pantai yang luas dan potensi perikanan yang tinggi. Namun, perlu ada percepatan koordinasi antara pemerintah daerah dan kabupaten/kota terkait status lahan yang harus sudah clear and clean sebagai prasyarat pembangunan.
”Sebenarnya slot NTB itu disiapkan sampai 40 lokasi, tetapi saat ini baru tiga yang berjalan karena masih menunggu penyelesaian lahan di daerah. Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan bahwa akan segera mengkoordinasikan hal ini dengan Bupati dan Walikota agar prosesnya lebih cepat,” terangnya.
Selain pembangunan fisik, Muslim menuturkan bahwa Gubernur NTB juga mengarahkan agar penguatan kapasitas kelembagaan nelayan menjadi bagian dari tahap berikutnya pada program ini. Pemprov NTB bersama KKP akan mendorong penguatan manajemen serta pendampingan usaha agar masyarakat tidak hanya menerima infrastruktur, tetapi juga mampu mengelolanya secara berkelanjutan.
”Gubernur mengarahkan bahwa mungkin kedepan yang terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan yang sifatnya non fisik itu akan didorong menjadi bagian program bersama antara provinsi dengan pemerintah pusat,” tuturnya.
Hingga saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB telah mengusulkan 23 desa tambahan untuk masuk dalam tahap kedua pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bahkan telah menandatangani surat pendaftaran lokasi baru tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan program strategis nasional ini.
”Namun salah satu tantangan yang paling berat itu lahan,” katanya.
Lebih jauh, Muslim menegaskan bahwa kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.
”Kan ini dalam rangka hadirnya investasi atau bantuan dari pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat dalam meningkatkan kapasitas sekaligus memastikan pelayanan terhadap kegiatan usaha di wilayah itu bisa dikembangkan,” pungkasnya. (cw-ril)
Comment