Pemerintahan
Home » Walhi Minta Pemprov NTB Serius Wujudkan Net Zero Emission 2050

Walhi Minta Pemprov NTB Serius Wujudkan Net Zero Emission 2050

Mataram – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB menyoroti masifnya penggunaan batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Nusa Tenggara Barat. Padahal pemerintah provinsi telah mencanangkan target Net Zero Emission (NZE) pada 2050, sepuluh tahun lebih cepat dari target nasional.

Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin memaparkan saat ini dari seluruh PLTU di NTB menggunakan 4.500 ton batu bara dalam sehari. Emisi yang dihasilkan berdampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.

Salah satunya terlihat di Taman Ayu, Bongor, dan Jeranjang yang dulunya dikenal sebagai sentra bawang Bongor, namun kini produksinya menurun akibat dampak PLTU.

“Ini kita tahu bahwa dampak dari batu bara sangat berpengaruh negatif terhadap kesehatan bahkan juga ekonomi. Seperti salah satunya di wilayah Taman Ayu, Bongor, di Jeranjang, di situ terkenal dengan bawang Bongor, tapi sekarang sudah nggak ada lagi terdampak pada pertanian dan juga berdampak pada pesisir yang ada di wilayah NTB,” ujar Amri usai menggelar acara diskusi terkait transisi energi pada Selasa, (12/8/2025).

Menteri Dikdasmen Gandeng PBNW Tingkatkan Mutu Pendidikan di NTB

Amri menilai keberadaan kawasan ekonomi khusus dan industri pertambangan di NTB menjadi salah satu alasan PLTU batu bara tetap dipertahankan sebagai sumber pasokan listrik. Padahal, kata dia, dalam rencana energi nasional dan komitmen NZE 2050, NTB seharusnya mulai melakukan percepatan transisi energi menuju sumber yang bersih dan terbarukan.

“Bahkan dalam dokumen rencana energi nasional dibahas banyak potensi energi baru terbarukan (EBT) di NTB. Tapi sampai hari ini, PLTU batu bara yang notabene energi kotor masih digunakan. Sebagian besar data EBT yang dilaporkan hanya sebatas daftar di atas kertas, belum ada tahapan penting yang menjamin NZE 2050 tercapai,” jelasnya.

Senada disampaikan Ketua Dewan Daerah Walhi NTB, Muhamad Juaini menilai langkah Pemprov yang masih mempertahankan PLTU meski dengan skema co firing bertentangan dengan komitmen NZE.

“NTB berandai 10 tahun lebih cepat dari nasional, target zero emisionnya. Tapi hari ini artinya dari sebelumnya bicaranya masih co firing, artinya kan PLTU ini terus eksis, kalo terus eksis ya kapan net zero emisionnya kan gitu,” ujarnya.

Ia menilai sebetulnya NTB memiliki banyak alternatif energi selain batu bara. Pontensi energinya mencapai ribuan mega watt sebut Juaini. Ia pun mendorong Pemprov NTB agar segera mengambil langkah nyata dalam mewujudkan transisi energi.

Pasca Judol, Dinsos Kota Mataram Bakal Hapus Penerima Bansos Terindikasi Pinjol dan Miliki Mobil

“Tadi saya juga memaparkan tentang pontensi mulai dari energi surya, energi air, dan sebagainya itu, mestinya itu yang dibangun. Tapi baru terpasang 17 mega watt dari sekian ribu mega watt yang potensial di NTB,” pungkasnya. (cw-ril).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share