Mataram – Bendungan Batujai di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan direncanakan menjadi waterbase atau pangkalan pesawat amfibi yang disebut seaplane, yakni pesawat kecil yang dapat lepas landas dan mendarat di atas air.
Fasilitas ini disiapkan untuk menghubungkan sejumlah destinasi unggulan di daerah tersebut.
Rencana tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan investor asal Kanada di Gedung Bank NTB Syariah pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Penandatanganan itu turut disaksikan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.
Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB Lalu Moh. Faozal menjelaskan, Bendungan Batujai akan menjadi waterbase atau pangkalan air bagi pesawat tersebut. Lokasi itu akan difungsikan sebagai titik lepas landas dan pendaratan utama.
“Investor-nya itu dari Kanada. Sudah MOU dengan Bapak Gubernur, dan nanti rencana untuk outer base-nya itu ada di Bendungan Batujai,” ujarnya, pada Senin (2/3/2026).
Ia menambahkan, urusan perizinan di bendungan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Untuk outer base, jadi untuk dia take off landing-nya lah. Di Bendungan Batujai. Dan sudah diselesaikan dengan Menteri PU juga soal ijinnya dengan BBWS,” katanya.
Dari Batujai, pesawat amfibi ini direncanakan melayani lima destinasi sebagai tahap awal, yakni kawasan Gili Balu, Mandalika, Teluk Saleh, Pulau Satonda, serta satu titik di kawasan Gili Tramena Lombok Utara. Namun untuk Gili Tramena, rencana tersebut masih terkendala karena wilayah perairannya masuk kawasan konservasi.
“Nah, Gili ini masih ada problem karena di situ wilayah konservasi. Mereka untuk take off landing belum bisa diberikan untuk di Gili. Karena wilayah laut Gili kan konservasi,” jelasnya.
Faozal mengatakan, seluruh titik pendaratan di laut nantinya tetap harus mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama terkait aspek kelayakan dan keselamatan wilayah perairan.
“Oh iya, memang ijin berikutnya KKP. Semua titik-titik itu berujung nanti ada ijin juga dari KKP untuk kelayakan laut,” tuturnya.
Selain lima titik tersebut, Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa juga masuk dalam rencana konektivitas. Menurut Faozal, aktivitas lepas landas dan pendaratan di kawasan Amanwana, Pulau Moyo, sebelumnya sudah pernah dilakukan.
“Ya, pasti ke Moyo juga. Ke Moyo kan sudah landing. Sudah landing take off sebenarnya di sana. Di Amanwana itu sudah, sudah diberikan ijin sudah lama itu,” ungkapnya.
Saat ini, investor masih melakukan finalisasi studi kelayakan atau feasibility study (FS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan.
Ia menyebut, di Kementerian Perhubungan tidak ada kendala berarti, sementara di Kementerian Kelautan masih ada beberapa hal yang perlu dibahas.
“Oh iya, ini dari pihak investor itu sekarang di sini sedang melakukan finalisasi FS di Kementerian Kelautan, di Kementerian Perhubungan. Kalau di Kemenhub sudah nggak ada isu, yang masih ada isu di Kementerian Kelautan,” tukasnya.
Terkait target operasional, Faozal mengatakan prosesnya akan bergantung pada penyelesaian perizinan dan kesiapan armada. Saat ini, investor disebut telah memiliki dua unit pesawat.
“Ya kalau kita masih cepatnya ya, karena ini sudah MOU kan. Ya hitung-hitungan mereka kerjakan proses semua-semua dengan kedatangan pesawat dia, dia baru punya dua pesawat,” ucapnya.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat sekitar Bendungan Batujai, ia memastikan lokasi yang akan digunakan tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas warga. Area yang dipertimbangkan berada di sisi timur bendungan dan masih dalam tahap kajian teknis.
“Apa yang perlu dikhawatirkan, memang space yang akan kita gunakan itu nanti yang tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan masyarakat,” bebernya.
“Maka kita akan gunakan mungkin space di sisi timur ya. Tapi nanti mereka akan studikan. Sekarang sudah jalan sih,” sambungnya.
Menurut Faozal, pengembangan transportasi udara berbasis air ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pariwisata NTB, khususnya untuk menjangkau destinasi kepulauan tanpa harus membangun bandara baru yang bisa memakan biaya besar.
“Kan gini, ini kita provinsi kepulauan awalnya. Kalau bangun bandara kan mahal. Nah untuk dia bisa masuk ke destinasi-destinasi yang memang ini kan quality tourism mahal. Ya salah satu konsekuensinya quality tourism itu menyediakan transport yang memang middle up ke atas,” ungkapnya.
Ia menilai, layanan ini memang menyasar wisatawan kelas menengah ke atas yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan perjalanan.
“Harganya mahal. Tapi karena kecepatan mereka pengen ke Satonda, pengen ke Moyo, pengen lihat Gili Balu, Teluk Saleh, ya begini,” tuturnya.
Bekas Kepala Dinas Perhubungan NTB ini optimistis pasar atau peminat untuk layanan transportasi ini sudah tersedia. Ia mencontohkan, sebelumnya NTB pernah menghadirkan layanan helikopter wisata yang sempat diminati sebelum terhenti akibat pandemi Covid-19.
“Oh iya, konsumennya udah ada. Pasti ada lah. Dulu kita pernah hadirkan heli kan yang berargo. Tetapi karena pergerakan heli itu, mungkin kemarin ada soal setelah covid mereka kan off. Nah ini sekarang sudah mulai,” pungkasnya. (ril)
Komentar