Mataram – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan penutupan 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan terus mengalami kerugian. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan tata kelola BUMN agar lebih sehat dan tidak lagi membebani keuangan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan secara serentak di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN di Indonesia mencapai lebih dari seribu perusahaan, jauh di atas perkiraannya sebelum menjabat sebagai presiden.
“Saya kaget. Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden baru saya diberitahu BUMN kita 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan,” ujarnya.
Menurut Prabowo, banyaknya anak perusahaan BUMN selama ini dimanfaatkan sebagai celah untuk menyembunyikan pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan.
“Itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan,” tegasnya.
Ia mengatakan hingga saat ini pemerintah telah menutup 240 BUMN yang dinilai tidak sehat secara bisnis. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.
“Sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang enggak beres. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup,” jelasnya.
Prabowo menegaskan proses penataan tidak akan berhenti di situ. Pemerintah menargetkan sebanyak 800 BUMN yang tidak efisien, tidak pernah menghasilkan keuntungan, dan terus merugi akan ditutup hingga akhir 2026.
“31 Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup,” katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Dari pengurangan biaya operasional dan gaji direksi saja, pemerintah mengklaim telah menghemat anggaran hingga mendekati Rp70 triliun.
Prabowo menambahkan, pemerintah tidak hanya menutup perusahaan yang tidak produktif, tetapi juga memperbaiki tata kelola BUMN strategis agar kembali sehat dan mampu memberikan keuntungan bagi negara.
Ia menyebut sejumlah perusahaan strategis seperti PT Garuda Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sempat diarahkan untuk dijual atau dilemahkan. Namun, pemerintah memilih mempertahankan dan membenahi perusahaan-perusahaan tersebut.
“Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu,” tuturnya.
Prabowo mengatakan upaya pembenahan tersebut diperkuat melalui pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund milik Indonesia yang akan menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola dan investasi BUMN.
Menurutnya, hasil pembenahan mulai terlihat, salah satunya di PT Garuda Indonesia yang disebut akan kembali mencatatkan keuntungan setelah bertahun-tahun mengalami kerugian.
“Garuda tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi,” tandasnya. (ril)
Komentar