Mataram – Pemprov NTB menjajaki kerja sama dengan investor asal Belanda untuk mengatasi persoalan sampah yang telah menggunung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.
Keseriusan investor tersebut ditunjukkan dengan pembelian lahan di sekitar kawasan TPA Kebon Kongok sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendukung pengolahan sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan investor asal Belanda, Stelio, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai langkah awal pengembangan proyek pengelolaan sampah di Kebon Kongok.
“Sudah MoU dengan Pak Gub. Rencananya mereka bahkan sudah membeli lahan di dekat Jeranjang untuk membangun fasilitas pembangkitnya. Ini artinya mereka sangat serius,” ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan teknis yang harus diselesaikan sebelum proyek tersebut dapat direalisasikan. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pasokan sampah yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas pengolahan tersebut.
Menurut Didik, teknologi yang akan digunakan membutuhkan pasokan sekitar 1.000 ton sampah per hari. Sementara volume sampah yang saat ini masuk ke TPA Kebon Kongok baru berkisar 400 ton per hari.
“Jadi skemanya ada dua. Pertama, kita maksimalkan sampah harian yang masuk sekitar 400 ton. Sisanya, kita panen sampah di landfill lama yang sudah menumpuk,” kata Didik.
Ia menjelaskan, sampah yang selama bertahun-tahun tertimbun di landfill lama akan dimanfaatkan sebagai tambahan bahan baku. Dengan skema tersebut, kebutuhan 1.000 ton sampah per hari diperkirakan dapat terpenuhi sekaligus mengurangi tumpukan sampah yang selama ini menggunung di Kebon Kongok.
“Berdasarkan perhitungan awal, kalau sampah lama dipanen bersamaan dengan sampah harian, dalam waktu sekitar lima tahun area landfill yang sekarang menggunung bisa kembali rata,” jelasnya.
Untuk mematangkan rencana tersebut, Pemprov NTB Didik berujar akan menggelar pertemuan lanjutan bersama pihak investor guna membahas hal-hal teknis maupun operasional proyek kedepannya.
“Kami ini segera menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk menggali lebih dalam aspek teknis dan operasional terkait pemenuhan kuota 1.000 ton sampah ini bersama pihak investor,” ungkapnya.
Didik menilai proyek ini menjadi solusi strategis bagi NTB yang mengalami keterbatasan lahan sebagai daerah kepulauan. Karena itu, teknologi pengolahan sampah yang lebih modern menjadi kebutuhan mendesak.
“Insya Allah dengan ikhtiar bersama, ini bisa terwujud,” tambahnya.
Selain menjalin kerja sama dengan investor, Pemprov NTB juga telah mengajukan proposal kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai tindak lanjut rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Kebon Kongok.
“Kami sudah mengirim proposal sebagai tindak lanjut pak Menteri waktu ke Mataram itu,” tukas Didik.
Di sisi lain, Didik mengatakan Pemprov NTB juga mempercepat penanganan persoalan sampah di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Saat ini, pemerintah tengah menunggu penyelesaian proses perizinan operasional dua unit insinerator yang akan digunakan untuk mengolah sampah di kawasan Gili Tramena Lombok Utara.
“Update terakhir dari kementerian izin dua insinerator Gili Trawangan sudah mulai ditindaklanjuti dan sudah dua kali dirapatkan,” tegasnya.
Menurut Didik, pemerintah pusat menempatkan penanganan sampah di kawasan Gili Tramena sebagai salah satu prioritas karena menyangkut keberlanjutan destinasi wisata unggulan NTB.
“Sampah tiga gili masuk dalam skala prioritas utama pemerintah. Jadi sembari menunggu keputusan dari Kementerian kami terus melakukan koordinasi,” pungkasnya. (ril)
Komentar