Mataram — Rencana revitalisasi Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember Turide, Kota Mataram, untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, batal dilaksanakan.
Anggaran Rp400 miliar yang sebelumnya diproyeksikan untuk penanganan GOR tersebut kini dinolkan dalam pembahasan anggaran di tingkat pusat.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mengungkapkan, pencoretan anggaran itu tidak hanya berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat.
Menurutnya, DPR juga belum melihat penjelasan yang cukup kuat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengenai urgensi dan kebutuhan revitalisasi GOR 17 Desember.
“Kita belum melihat adanya katakanlah kita memandang belum adanya uraian-uraian terkait kenapa GOR itu harus dilakukan renovasi atau revitalisasi, katakanlah memang membutuhkan GOR itu untuk pelaksanaan tahun PON 2028 atau untuk pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan olahraga lain,” kata Mori, Rabu (30/9/2026).
Mori mengatakan, dalam sejumlah pembahasan mengenai rencana tersebut, pihaknya tidak memperoleh penjelasan yang cukup untuk mempertahankan alokasi anggaran Rp400 miliar tersebut.
Padahal, kebutuhan penanganan GOR 17 Desember disebut jauh lebih besar. Mori menyebut estimasi revitalisasi kawasan tersebut mencapai sekitar Rp700 miliar.
Dengan kondisi itu, alokasi Rp400 miliar yang sebelumnya diproyeksikan pun akhirnya tidak masuk lagi dalam pembahasan.
Anggaran tersebut kemudian diarahkan untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih prioritas, salah satunya pembangunan gedung DPRD NTB.
“Jelas ada desakan dan kebutuhan yang sifatnya vital terkait penggunaan anggaran DPR RI, karena saat ini teman-teman kita berkantor di tidak jelas,” beber mori.
Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian Pemprov NTB. Sebab, GOR 17 Desember tidak hanya diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan PON 2028, tetapi juga berpotensi digunakan untuk berbagai agenda olahraga lainnya, termasuk kegiatan bertaraf internasional.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu lebih aktif mengawal dan menjelaskan kebutuhan revitalisasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Harus ada gerakan lain dari pemerintah provinsi untuk mengawal bahwa anggaran itu memang dibutuhkan,” jelasnya.
Sebelumnya, GOR 17 Desember memang diproyeksikan menjadi salah satu venue PON 2028. Komisi V DPR RI bahkan telah meninjau fasilitas tersebut pada Juli 2026 dan sebelumnya mendorong adanya renovasi untuk menghadapi PON, mengingat revitalisasi total membutuhkan waktu dan anggaran yang lebih besar.
Meski anggaran revitalisasi kini dicoret, Mori belum menyebut kondisi tersebut sebagai ancaman terhadap pelaksanaan PON 2028 di NTB. Sebab, masih tersedia sejumlah alternatif venue yang dapat digunakan, termasuk kawasan Mandalika.
Namun, pencoretan anggaran tersebut membuat rencana penanganan GOR 17 Desember sebagai salah satu fasilitas olahraga yang dipersiapkan untuk PON 2028 kembali harus dicarikan jalan keluar.(Zal)
Komentar