Pemerintahan Pendidikan
Home » Berita » Lokasi Dinilai Rawan Banjir, Pembangunan Sekolah Rakyat di Bima Belum Disetujui

Lokasi Dinilai Rawan Banjir, Pembangunan Sekolah Rakyat di Bima Belum Disetujui

Mataram – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, belum mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pasalnya, lokasi yang disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut dinilai memiliki potensi rawan banjir sehingga masih membutuhkan kajian teknis lebih lanjut.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat permanen tidak bisa dilakukan di sembarang lokasi. Ada sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi, terutama menyangkut aspek keselamatan dan kelayakan lahan.

Menurutnya, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat harus memenuhi sejumlah kriteria, mulai dari bebas risiko bencana, kondisi kemiringan tanah, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), hingga ketersediaan air bersih dan daya dukung lainnya.

“Daerah rawan bencana pasti tidak disetujui oleh Kementerian PU. Yang kedua kemiringannya, yang ketiga amdalnya, yang keempat pasokan air bersihnya, dan juga daya dukung yang lain,” kata Gus Ipul sapaan akrabnya usai menghadiri sosialisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Mataram, Minggu (22/11/2026).

Gubernur Iqbal Tetapkan UMP NTB 2027 Naik Jadi Rp2,92 Juta

Meski demikian lanjut Gus Ipul, Kemensos tetap mengupayakan agar lokasi di Kabupaten Bima dapat memenuhi persyaratan. Usulan itu akan diupayakan melalui koordinasi dan pemenuhan aspek teknis yang menjadi catatan Kementerian PU.

Ia menegaskan, ketatnya persyaratan memang bertujuan untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen benar-benar berada di lokasi yang aman dan layak untuk digunakan dalam jangka panjang.

“Tapi ini masih akan diusahakan ya. Jadi memang syaratnya sekali lagi ya, untuk membangun gedung permanen Sekolah Rakyat itu syaratnya memang luar biasa ketat. Tidak mudah ya,” tuturnya.

Dari lebih 300 usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang masuk, kata dia, baru sekitar 160 lokasi yang mendapat persetujuan.

Gus Ipul menerangkan, seluruh pembiayaan pembangunan maupun operasional Sekolah Rakyat bersumber dari APBN. Pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyiapkan lahan yang memenuhi persyaratan.

Komisi VIII Soroti Minimnya Fasilitas Lansia di Asrama Haji Lombok, 65 Kamar Rusak

“Yang membangun adalah pemerintah pusat. Daerah hanya menyediakan lahan. Operasionalnya juga pemerintah pusat, APBN,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan pemerintah daerah akan berupaya meyakinkan pemerintah pusat mengenai kelayakan lahan di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Bahkan, Gubernur NTB kata dia dijadwalkan turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lahan sekaligus memastikan berbagai aspek yang menjadi perhatian.

“Pak Gubernur insyaallah minggu depan akan turun langsung ke lokasi untuk meyakinkan bahwa lahan itu layak dipakai. Tapi kembali kepada kajian teknis dari Kementerian PU, bukan kita yang mengatakan bisa atau tidak,” ujarnya.

Sebetulnya kata Masyhuri, lokasi tersebut tidak terdampak banjir jika merujuk pada sejarah kejadian sebelumnya berdasarkan catatan pemerintah daerah. Namun, potensi banjir ke depan tetap menjadi pertimbangan, terutama terkait elevasi lahan, aliran sungai, serta kemungkinan kiriman air dari wilayah hulu.

Insentif Rp500 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu NTB Dicairkan Selama Empat Bulan

Karena itu lanjut Masyhuri, diperlukan kajian menyeluruh untuk mengetahui langkah penanganan yang dibutuhkan, termasuk kemungkinan revitalisasi sungai dan pembenahan infrastruktur lainnya.

Masyhuri menyebut, kebutuhan anggaran pembangunan satu Sekolah Rakyat terintegrasi diperkirakan berkisar Rp250 miliar hingga Rp350 miliar. Namun, besaran pastinya bergantung pada kondisi tanah, lokasi, serta kebutuhan konstruksi.

“Untuk anggaran satu paket bangunan itu sekitar Rp250 sampai Rp350 miliar. Tapi berapanya kembali kepada struktur tanah, lokasi, dan seterusnya,” jelasnya.

Dari sisi luas lahan, Kabupaten Bima sendiri menyiapkan area sekitar 15 hektare untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Lokasi tersebut menjadi yang terbesar di NTB dan diharapkan mampu menampung hingga 3.000 siswa.

“15 hektare rencananya, paling luas di NTB. Karena Pak Gubernur menghendaki, menginginkan, mengharapkan supaya minimal nanti bisa 3.000 siswa,” ungkapnya.

Pemerintah daerah berharap lokasi di Bima dapat segera memenuhi seluruh persyaratan sehingga bisa masuk dalam rencana pembangunan pada tahun 2027.

Selain Bima, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa juga tengah berproses. Lokasi yang berada di Labuhan Badas dengan luas sekitar 7 hektare lebih saat ini sudah memasuki tahap tender.

“Harapan kita masuk. Ini juga kita harapkan Bima supaya masuk di 2027, cuman kan proses ya. Yang bisa masuk itu Sumbawa dulu,” tandas Masyhuri. (ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan