Pemerintahan
Home » Berita » Bantuan Desa Berdaya Berisiko Mengalir ke Pihak Lain

Bantuan Desa Berdaya Berisiko Mengalir ke Pihak Lain

Ketua Tim Riset Desa Berdaya Transformatif FITRA NTB, Gatot Sulistoni. (dok: ist)

Mataram – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengingatkan potensi penyalahgunaan bantuan modal usaha Program Desa Berdaya Transformatif. Sebagian penerima manfaat berisiko menyerahkan uang bantuan kepada pihak lain karena merasa tidak enak atau memiliki ikatan tertentu dengan pendamping maupun pihak di sekitarnya.

Untuk mencegah hal tersebut, FITRA mendorong Pemerintah Provinsi NTB membangun kanal pengaduan yang aman dan mudah diakses penerima manfaat. Mekanisme ini diperlukan agar penerima dapat melaporkan tekanan, permintaan uang, maupun penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Ketua Tim Riset Desa Berdaya Transformatif FITRA NTB, Gatot Sulistoni, menilai pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar digunakan oleh keluarga penerima sesuai kebutuhan usaha. Edukasi kepada penerima juga penting agar mereka memahami bahwa bantuan tersebut merupakan hak mereka sepenuhnya.

“Harus ada mekanisme khusus yang dibangun untuk melindungi penerima bantuan,” tegasnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (19/11/2026).

FITRA menilai kanal pengaduan harus disertai perlindungan bagi pelapor, mekanisme penanganan laporan, serta tindak lanjut terhadap setiap dugaan pelanggaran. Dengan begitu, penerima manfaat tidak merasa takut atau sungkan ketika melaporkan adanya permintaan sebagian dana bantuan oleh pihak lain.

Surplus Telur, NTB Kirim 20 Ton ke Kupang dan Manggarai Barat

Sebagai informasi, program Desa Berdaya Transformatif dirancang menjangkau 123 desa dan kelurahan. Tahap I pada 2026 mencakup 40 desa dan kelurahan dengan 5.162 keluarga penerima manfaat (KPM). Tahap II disiapkan pada 2027, sedangkan persiapan Tahap III direncanakan mulai 2027 dengan dukungan bantuan dan pendampingan dalam penganggaran 2028.

Dalam program ini, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan modal usaha hingga Rp7 juta. FITRA mengingatkan angka tersebut harus menjadi batas maksimal, bukan target yang wajib dihabiskan. Besaran bantuan perlu disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan dan kelayakan usaha masing-masing keluarga.

Selain risiko penyalahgunaan bantuan, FITRA juga menyoroti kesiapan pendampingan. Setiap pendamping menangani sekitar 40-50 keluarga dengan kebutuhan dan jenis usaha yang berbeda.

Gatot mengungkapkan, penghasilan pendamping sekitar Rp2,6 juta per bulan sudah mencakup kebutuhan operasional. Sementara biaya transportasi dan komunikasi untuk menjangkau keluarga dampingan belum didukung secara memadai.

“Kalau biaya transportasi mencapai Rp1,5 juta, tentu sisa penghasilannya sangat kecil,” katanya.

Sempat Ditolak Warga, Revitalisasi Istana Dalam Loka Samawa Dilanjutkan

Menurutnya, keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya mengandalkan pemberian modal. Pemerintah harus memastikan keluarga penerima mendapatkan pendampingan, penguatan kapasitas, perlindungan sosial, serta dukungan teknis sesuai jenis usaha yang dijalankan.

“Program ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pemberian modal. Harus ada rangkaian intervensi yang memastikan keluarga siap menjalankan usaha, memiliki kapasitas, terlindungi secara sosial, dan mampu mempertahankan penghidupannya setelah bantuan selesai,” ujarnya.

FITRA juga meminta Pemprov NTB tidak terburu-buru memperluas program sebelum memastikan kesiapan anggaran, pendampingan, dan sistem pengawasan. Pendanaan Tahap II perlu diamankan melalui APBD 2027, termasuk keberlanjutan pendampingan KPM Tahap I selama 24 bulan.

DPRD NTB juga didorong memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan, perkembangan usaha, pendampingan, hingga penanganan pengaduan masyarakat sampai 2029.

FITRA menegaskan perluasan program harus didasarkan pada hasil evaluasi dan bukti keberhasilan di lapangan. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang dicairkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan kemampuan keluarga keluar dari kemiskinan ekstrem. (ril)

Berkaca dari Prancis, Fadli Zon Ingin Budaya Punya Nilai Ekonomi Tinggi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan