Mataram – Sejumlah mahasiswa mengikuti rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, Selasa (17/11/2026).
Namun, hal tersebut memicu ketegangan lantaran mahasiswa mengaku tidak disiapkan tempat duduk meski telah diundang untuk mengikuti rapat tersebut.
Situasi bahkan sempat memanas ketika mahasiswa mempertanyakan posisi duduk meraka kepada petugas. Sejumlah petugas kemudian berupaya melerai dan meredakan ketegangan.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mataram, Maulana, mengatakan kehadiran mereka merupakan tindak lanjut undangan dari salah satu anggota DPRD NTB, Nadirah, setelah mahasiswa menggelar aksi beberapa hari sebelumnya.
“Kami diundang untuk ikut rapat paripurna ini oleh Ibu Nadirah waktu aksi kemarin. Jadi kami datang, tapi kami nggak ada tempat duduk,” kata Maulana.
Dia mengatakan mahasiswa datang untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan nasional dan daerah. Mereka ingin aspirasi yang disampaikan dalam aksi sebelumnya mendapat perhatian langsung dari pemerintah dan DPRD.
Ketua BEM Universitas Mandalika Mataram, Hasbullah, mengatakan tuntutan yang ingin mereka sampaikan tidak hanya menyangkut kebijakan nasional, tetapi juga persoalan mendasar di NTB yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Salah satu isu yang disoroti adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB. Mahasiswa meminta program tersebut dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai menyerap anggaran besar dan belum memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat.
“Jika tidak bisa distop (program MBG) kami minta ini dievaluasi total,” tegas Hasbullah.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti angka anak tidak sekolah di NTB yang disebut mencapai sekitar 70 ribu anak. Mereka mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret agar anak-anak tersebut bisa kembali mengakses pendidikan.
“Ini ada sekitar 70 ribu anak di NTB yang tidak sekolah, kami minta bagaimana langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini,” kata Hasbullah.
Usai rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Muzihir dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menghampiri mahasiswa dan menerima dokumen tuntutan tersebut.
Kendati demikian, Iqbal menyampaikan rapat paripurna memiliki prosedur tersendiri dan tidak bisa diikuti oleh sembarang orang. Walaupun diundang oleh salah satu anggota dewan lanjut Iqbal, hal tersebut harus dikonfirmasi dan mendapat persetujuan oleh pimpinan DPRD.
“Rapat ini kan punya prosedur, mungkin undangannya dikonfirmasi dan belum disampaikan ke Pimpinan DPRD” cetus Iqbal di hadapan mahasiswa.
Iqbal berujar akan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Saya terima dokumennya. Nanti saya pelajari satu per satu apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Aspirasi ini tentu menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melihat persoalan yang perlu ditindaklanjuti,” tukas Iqbal. (ril)


Komentar