Pariwisata Pemerintahan
Home » Berita » Gubernur Iqbal Dukung Revisi UU Provinsi NTB, Buka Peluang Kelola Pariwisata dan Laut

Gubernur Iqbal Dukung Revisi UU Provinsi NTB, Buka Peluang Kelola Pariwisata dan Laut

Gubernur Iqbal saat rapat bersama Baleg DPR RI. (dok: ist)

Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendukung revisi Undang-Undang tentang Provinsi NTB yang diinisiasi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Revisi tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi NTB untuk mengelola potensi pariwisata dan kelautan secara lebih mandiri, termasuk dalam membiayai pembangunan infrastruktur.

Dia menilai pertumbuhan pariwisata NTB harus diikuti peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Terlebih, kunjungan wisatawan meningkat pada 2025 dan diperkirakan terus tumbuh sepanjang 2026.

Namun, kemampuan fiskal Pemprov NTB belum sebanding dengan tanggung jawabnya dalam mengembangkan pariwisata lintas kabupaten/kota. Sebab, pendapatan dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) selama ini masuk ke pemerintah kabupaten/kota.

“Kami harus membuat kebijakan-kebijakan dan menyediakan infrastruktur pariwisata lintas kabupaten/kota, tetapi seluruh pemasukan dari sektor horeka masuknya ke kabupaten/kota. Karena itu, pengakuan ini memberi landasan untuk ke depannya provinsi bisa investasi di sektor pariwisata,” kata Iqbal dalam rapat bersama Baleg DPR RI, Senin (16/11/2026).

Menurut Iqbal, revisi undang-undang tersebut dapat memberikan dasar hukum bagi provinsi untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung investasi.

Iqbal Dukung Wapres Pengganti Gibran dari Kader Gerindra

Infrastruktur yang dimaksud antara lain bandara, pelabuhan, dan jalan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik investasi sekaligus menunjang pertumbuhan pariwisata.

“Karena uang ini akan digunakan untuk menyiapkan infrastruktur yang lebih baik, untuk membuat investasi mereka nanti tidak sia-sia. Untuk airport, untuk pelabuhan, untuk jalan, sehingga investasi mereka juga nilainya akan meningkat,” jelas Iqbal.

Selain membuka ruang pembiayaan, Iqbal menilai revisi UU Provinsi NTB perlu mengakomodasi karakteristik daerah kepulauan. Hampir 60 persen wilayah NTB merupakan lautan dan memiliki 15 kawasan konservasi laut. NTB juga berada di jalur pelayaran internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang memiliki konsekuensi ekonomi dan lingkungan.

Iqbal turut mengusulkan agar rencana pungutan terhadap wisatawan mancanegara diatur dengan mekanisme earmarking. Melalui skema tersebut, pendapatan dari sektor pariwisata dapat dialokasikan secara khusus untuk membiayai pengembangan infrastruktur pariwisata.

Lebih jauh, dia juga mendorong penyelarasan regulasi antara Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama terkait mekanisme penerimaan dan pemanfaatan pendapatan sektor pariwisata. Ketiga provinsi tersebut telah memperkuat kerja sama regional dalam setahun terakhir.

Mahasiswa Ikut Rapat Paripurna Lalu Duduk di Kursi DPRD NTB, Bersitegang dengan Petugas

“Apa yang dimasukkan dalam RUU ini betul-betul mencerminkan dinamika terakhir yang ada di kedua provinsi dan mencerminkan harapan kami untuk bisa lebih mandiri di dalam mengelola potensi yang kami miliki, khususnya potensi pariwisata dan potensi kelautan,” tandasnya. (ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan