Mataram – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis siang (22/10/2026).
Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua BEM Universitas Mataram, Mavi Adiek Garlosa dalam orasinya menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia menilai program-program tersebut perlu dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mavi mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengejar target program.
“Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum evaluasi. Kami ingin memastikan program-program pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar yang digelontorkan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan rakyat,” kata Mavi.
Menurutnya, program MBG dan Kopdes Merah Putih perlu dievaluasi dari sisi pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah juga diminta membuka ruang kritik dan memastikan kebijakan yang dijalankan tepat sasaran.
Selain isu nasional, massa aksi juga menyoroti persoalan pembangunan di NTB. Mereka menilai pembangunan infrastruktur belum merata, kemudian akses pendidikan yang inklusif masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Persoalan di daerah juga tidak boleh diabaikan. Pembangunan infrastruktur harus dirasakan secara merata dan akses pendidikan harus terbuka bagi semua kalangan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah yang selama ini tertinggal juga mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Mavi menegaskan tuntutan yang disampaikan tidak boleh hanya berhenti pada penerimaan aspirasi, namun harus dibarengi dengan langkah konkret dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Aksi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir. Ia menemui mahasiswa dan berjanji meneruskan tuntutan terkait kebijakan nasional kepada pemerintah pusat.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Tuntutan ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat agar menjadi bahan evaluasi terhadap program-program yang sedang berjalan,” ujar Muzihir.
Muzihir juga berjanji menyampaikan berbagai persoalan daerah yang disuarakan mahasiswa kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Menurutnya, aspirasi mengenai pemerataan infrastruktur dan akses pendidikan perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah.
“Untuk persoalan daerah, nanti akan kami sampaikan kepada gubernur. Kami berharap aspirasi ini bisa menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” tukas politisi PPP itu. (ril)
Komentar