Pemerintahan
Home » Berita » Komisi VIII Soroti Minimnya Fasilitas Lansia di Asrama Haji Lombok, 65 Kamar Rusak

Komisi VIII Soroti Minimnya Fasilitas Lansia di Asrama Haji Lombok, 65 Kamar Rusak

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena saat berkunjung ke Asrama Haji Embarkasi Lombok. (dok: ril)

Mataram – Komisi VIII DPR RI menyoroti minimnya fasilitas pelayanan bagi jemaah haji lanjut usia (lansia) di Asrama Embarkasi Lombok. Mulai dari fasilitas khusus untuk menunjang mobilitas hingga puluhan kamar yang masih rusak.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, menilai pelayanan terhadap jemaah lansia perlu ditingkatkan, terutama dari sisi aksesibilitas dan transportasi di lingkungan embarkasi.

Mahdalena mengatakan pihaknya akan mengupayakan penyediaan fasilitas golf cart atau mobil golf di Embarkasi Lombok pada 2027. Dengan fasilitas tersebut, jemaah lansia diharapkan tidak lagi harus mengandalkan kursi roda maupun berjalan kaki dengan bantuan payung untuk berpindah antarlokasi.

“Insyaallah untuk tahun 2027 kita akan mengupayakan untuk di embarkasi NTB sehingga ada gold staff, sehingga para lansia ini tidak perlu lagi harus pakai kursi dorong, payung untuk lalu lalang di embarkasi,” katanya saat berkunjung ke Asrama Haji Embarkasi Lombok bersama rombongan Komisi VIII, Jumat (20/11/2026).

Tak hanya fasilitas di asrama, anggota DPR RI dari Dapil NTB II itu juga menyoroti persoalan transportasi jemaah haji asal Pulau Sumbawa. Selama ini, calon jemaah haji dari Kabupaten Bima dan Dompu masih harus menempuh perjalanan darat menuju embarkasi di Lombok.

Insentif Rp500 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu NTB Dicairkan Selama Empat Bulan

Perjalanan dari Mataram ke Bima membutuhkan waktu sekitar 15 jam. Durasi perjalanan panjang tersebut dinilai menguras tenaga jemaah, terutama mereka yang sudah lanjut usia, sebelum menjalani rangkaian proses pemberangkatan haji.

“Kasihan capek banget. Kadang ini kan kalau kita lihat dari jarak tempuh dari Mataram ke Bima itu kan sekitar 15 jam. Tentu 15 jam ini kan tidak mungkin calon jamaah haji ini siap-siapnya 15 jam kan tentu ada persiapan,” ungkapnya.

Karena itu, Mahdalena mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk memfasilitasi transportasi udara bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Bima dan Dompu.

Menurut politisi PKB itu, skema pemberangkatan menggunakan pesawat sudah diterapkan bagi jemaah dari Kota Bima sehingga perlu diperluas ke wilayah kabupaten.

“Saya siap untuk terlibat untuk melakukan komunikasi dengan Bupati Bima, Bupati Dompu, agar calon jamaah haji yang diberangkatkan di tahun 2027 nanti tidak memakai bis lagi,” tuturnya.

Surplus Telur, NTB Kirim 20 Ton ke Kupang dan Manggarai Barat

Ia menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan keberpihakan anggaran agar jemaah dari Pulau Sumbawa mendapatkan pelayanan transportasi yang lebih layak.

“Kenapa kota bisa, kenapa bupati kenapa Dompu dan Bima tidak bisa. Jadi mudah-mudahanlah ada alokasi dari APBD yang bisa dialokasikan sehingga seluruh calon jamaah haji yang berangkat nanti bisa menggunakan pesawat,” tegas Mahdalena.

Mahdalena memastikan akan mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak maskapai untuk mencari solusi penambahan penerbangan. Saat ini, Bandara Bima dinilai sudah dapat mendukung penerbangan pesawat jenis ATR, meskipun belum memungkinkan untuk pesawat berbadan besar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengungkapkan terdapat sekitar 65 kamar dari total 219 kamar di Asrama Haji Lombok yang belum dapat difungsikan akibat kerusakan gempa. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar tidak mengganggu pelayanan jemaah pada musim haji mendatang.

“Kami merekomendasikan agar itu segera diperbaiki. Dan tadi ada salah satu jalannya adalah dengan BPKH untuk pembiayaan,” ujarnya.

Sempat Ditolak Warga, Revitalisasi Istana Dalam Loka Samawa Dilanjutkan

Selain perbaikan kamar, DPR juga menyoroti kebutuhan fasilitas penunjang bagi jemaah lansia dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Salah satunya fasilitas golf cart untuk membantu mobilitas jemaah agar tidak kelelahan saat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya di area embarkasi.

Menurut Syahrul, pembenahan tidak boleh hanya menyasar bangunan asrama. Fasilitas pelayanan di tingkat kabupaten/kota serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Haji juga perlu mendapat perhatian.

“Ya, tinggal kita komunikasi dengan Kemenhaj agar itu menjadi prioritas,” tegas politisi PKS itu. (ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan