Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Angka tersebut naik Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.673.861.
Kenaikan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa penetapan UMP 2027 telah melalui mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku. Proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi tersebut menjadi dasar penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.
Ahsanul menerangkan, kenaikan UMP tidak hanya berorientasi pada peningkatan nominal upah, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia mengatakan, pemerintah juga mencermati aspirasi pekerja yang menginginkan kenaikan upah lebih tinggi. Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027.
Kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan dapat mengakomodasi harapan pekerja sekaligus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB itu.
Selain menaikkan UMP, Pemprov NTB kata Ahsanul juga mendorong peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja. Penguatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting agar pekerja mampu bersaing di tengah perkembangan dunia usaha.
Pemprov NTB berharap kenaikan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Dengan kebijakan tersebut, kesejahteraan pekerja diharapkan meningkat, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. (ril)


Komentar