Mataram – Inspektorat NTB memastikan bakal mengaudit pengelolaan dana hibah senilai Rp10 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB melalui APBD.
Diketahui, dana hibah tersebut diberikan Pemprov untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 beberapa waktu lalu.
Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman mengatakan audit tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Saya belum lapor ke pimpinan tetapi kalaupun itu memang mintanya masyarakat, saya akan siap untuk melakukan audit. Bukan rencana lagi, memang arah kita ke sana,” ujar Budi, Selasa (18/8/2026).
Menurut Budi, Inspektorat tidak harus menunggu adanya laporan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Audit terhadap penggunaan APBD tetap dilakukan secara mandiri sesuai dengan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tersebut.
“Kan kemarin itu masih banyak kerjaan kita yang lain yang lebih prioritas gitu kan, pasti larinya ke sana semua. Kan setiap penggunaan APBD,” jelas Budi.
Kendati demikian, pelaksanaan audit dana hibah KONI belum masuk tahap pemeriksaan. Inspektorat masih harus membentuk tim dan menyiapkan tahapan pemeriksaan sebelum dilakukan entry meeting dengan pihak KONI.
“Belum. Nanti itu kan di tahap awal kan di entry meeting nanti kita kasih tahu,” katanya.
Budi mengatakan, pemeriksaan nantinya akan mencakup seluruh proses pengelolaan dana hibah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban atau laporan penggunaan anggaran.
Audit juga akan melihat kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukannya. Inspektorat belum menyimpulkan adanya temuan maupun meminta pengembalian anggaran karena proses pemeriksaan belum dimulai.
“Kalau kita ya murni untuk mengetahui di LPJ apa enggak anggaran itu, sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Budi juga membantah jika audit tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan yang terjadi selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026.
Menurut dia, fokus pemeriksaan adalah penggunaan dana hibah APBD 2025, bukan mengevaluasi kericuhan atau persoalan teknis dalam pelaksanaan Porprov.
“Kan itu untuk pelaksanaan Porprov kemarin, berarti auditnya dia. Semuanya lah dari perencanaan sampai penggunaan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan audit tersebut tidak berkaitan dengan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB yang tengah berlangsung untuk memilih ketua periode berikutnya.
“Itu kan sudut pandang teman-teman sendiri yang melihat riskan. Kalau kami enggak ada tuh,” lanjut Budi.
Saat ini, Budi mengaku belum menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pengurus KONI NTB. Dokumen tersebut nantinya menjadi salah satu bahan yang diperiksa setelah tahapan audit dimulai.
Budi memastikan pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat akan membentuk tim pemeriksa sebelum masuk ke tahapan entry meeting dengan KONI NTB.
“Ini kan kita step by step, langkah demi langkah,” tandasnya. (ril)
Komentar