Mataram – Pemprov NTB menerima penjelasan dari keluarga Gubernur pertama NTB, Raden Ario Muhammad Ruslan Tjakraningrat, terkait informasi yang beredar bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, yang baru saja dilantik merupakan cucu tokoh tersebut.
Penjelasan tersebut mendorong Pemprov NTB untuk meluruskan informasi yang telah berkembang di publik, terutama sejak Abul Chair mendaftarkan diri sebagai Sekda santer dikaitkan dengan garis keturunan gubernur pertama.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa informasi tersebut juga tidak pernah keluar dari pernyataan Abul Chair. Ia mengatakan Abdul Chair tidak pernah mengklaim dirinya sebagai cucu Ruslan Tjakraningrat.
“Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa Bapak Sekda Abul Chair tidak pernah menyampaikan kepada siapa pun, termasuk kepada media, bahwa dirinya merupakan cucu dari Gubernur pertama NTB,” ujarnya dalam tulisan resmi yang diterima, Senin (13/4/2026).
Khalik menjelaskan, Pemprov NTB telah menerima klarifikasi dari pihak keluarga Gubernur pertama NTB terkait garis keturunan Raden Ario Muhammad Ruslan Tjakraningrat.
Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa gubernur pertama NTB itu memiliki keturunan langsung dari tiga orang anak yang kemudian melahirkan garis cucu dalam keluarga tersebut.
Penjelasan tersebut menjadi rujukan utama dalam memastikan keakuratan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Dengan demikian, pihak yang menyatakan Abul Chair merupakan bagian dari garis cucu gubernur pertama dinyatakan tidak benar.
Pemprov NTB juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui asal-usul munculnya informasi yang mengaitkan Abul Chair dengan gubernur pertama, dan memastikan bahwa hal itu bukan berasal dari pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Abul Chair.
“Yang perlu kami sampaikan adalah pentingnya merujuk pada informasi yang terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik,” tambahnya.
Melalui penjelasan ini, Pemprov NTB mengajak seluruh pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk mengedepankan informasi yang telah terverifikasi sebagai rujukan bersama.
Hal ini disebut penting guna menghindari simpang siur informasi yang dapat memicu polemik yang dikhawatirkan kian berkembang.
“Kami berharap klarifikasi ini dapat menjadi titik akhir dari perbedaan persepsi yang berkembang,” pungkasnya. (ril)
Komentar