Mataram — Di tengah kekhawatiran warga soal lonjakan bahan pokok pada awal Ramadan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memastikan harga minyak goreng bersubsidi MinyaKita masih dalam kendali pemerintah daerah.
Menurutnya, komoditas seperti MinyaKita, gula pasir, dan beras masih berada dalam ruang intervensi pemerintah. Artinya, jika terjadi gejolak harga, pemprov bisa langsung turun tangan melalui operasi pasar maupun pengawasan distribusi.
“Tentu ada harga-harga yang berada dalam kewenangan kita untuk bisa mengendalikan, dan harga yang di luar kewenangan kita untuk mengendalikan,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Ia menyebut tim pangan daerah bersama aparat kepolisian rutin melakukan pemantauan ke pasar-pasar untuk memastikan stok tersedia dan harga tidak melampaui batas kewajaran. Jika ditemukan lonjakan yang tak rasional, intervensi pasar akan segera dilakukan.
Meski begitu, pemerintah tidak menampik ada komoditas yang sulit dikendalikan, terutama cabai dan tomat yang mengalami kenaikan tajam dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, lonjakannya disebut melampaui 150 persen.
Di Pasar Kebon Roek, Kota Mataram, harga cabai rawit merah pada Senin (23/2/2026) tercatat mencapai Rp160 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya masih berada di kisaran Rp40–50 ribu per kilogram.
Iqbal mengakui persoalan cabai lebih kompleks karena berkaitan dengan pasokan. Pemerintah telah berkoordinasi dengan pedagang besar dan sentra produksi di Lombok Tengah serta Lombok Timur agar stok dikeluarkan dan distribusi ke luar daerah dibatasi.
“Untuk meminta mereka mengeluarkan stok dan membatasi pengiriman keluar sehingga harga cabai di NTB bisa terkendali,” katanya.
Di satu sisi, pemerintah menjamin minyak goreng tetap stabil. Namun di sisi lain, lonjakan harga cabai menjadi tantangan tersendiri menjelang Ramadan, ketika kebutuhan dapur masyarakat justru meningkat.(Zal)
Komentar