Mataram – Sebanyak 193 pejabat eselon III dan eselon IV di lingkup Pemprov NTB dialihkan menjadi fungsional, usai Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan mutasi dan melantik 392 pejabat administrator dan pengawas pada Jumat, 20 Februari 2026.
Mutasi dan pelantikan itu merupakan langkah Gubernur Iqbal dalam merampungkan penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Pemprov NTB, yang akhirnya berimbas pada ratusan pejabat yang sebelumnya struktural, dialihkan menjadi fungsional.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan, mutasi yang dilakukan beberapa hari lalu merupakan penyesuaian dengan SOTK baru, sehingga terdapat 71 jabatan eselon III dan 122 jabatan eselon IV yang berkurang.
“Bahwa mutasi kali ini adalah mutasi yg juga menyesuaikan dengan adanya perampingan organisasi, yaitu berkurangnya 71 jabatan eselon III, dan 122 jabatan eselon IV,” kata Yiyit sapaan akrabnya pada Selasa, (24/2/2026).
Yiyit melanjutkan, pengalihan ratusan pejabat menjadi fungsional tersebut tidak dapat dihindari, lantaran harus menyesuaikan dengan jumlah formasi eselon III dan IV, akibat adanya beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang digabung dalam SOTK baru.
“Sehingga tak dapat dihindari adanya pejabat yg terdampak atas berkurangnya formasi jabatan yang ada,” lanjutnya.
Kendati demikian kata Yiyit, terdepat sejumlah pejabat yang memang memiliki kriteria untuk dialihkan ke fungsional. Ia menyebut beberapa diantaranya merupakan Guru, Perawat, Admin, Analis kebijakan, dan Perencana.
“Sebagian pejabat struktural yang terdampak atas perampingan organisasi tersebut, adalah beberapa pejabat yang sebelumnya berasal dari atau memiliki persyaratan pejabat fungsional, seperti Guru, Perawat, Analis Kebijakan, Perencana, Adminkes, Inspektur Ketenagalistrikan, dan lainnya,” jelasnya.
Yiyit juga menjelaskan bahwa sebagai dari mereka telah melakukan koordinasi dengan pejabat pembina kepegawaian, untuk diarahkan menjadi pejabat fungsional.
“Sebagian dari mereka sudah ada berkoordinasi untuk kembali ke jabatan fungsionalnya tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melantik 392 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemprov NTB, pada Jumat sore, 20 Februari 2026. Pelantikan itu berlangsung di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 147 orang merupakan pejabat eselon III dan 245 orang eselon IV.
Iqbal menyebut, pengisian jabatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bekerja maksimal, terutama setelah penerapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang menggabungkan sejumlah OPD.
“Alhamdulillah kita sudah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah, pada hari ini 392 pejabat eselon 3 dan eselon 4. Jadi hampir semua posisi sudah kita isi,” ujar Iqbal usai pelantikan pada Jumat, (20/2/2026).
Pada momen itu, Iqbal juga menyinggung adanya pejabat yang tidak lagi menduduki jabatan struktural akibat perampingan organisasi. Namun demikian, mereka tetap akan diberdayakan melalui jabatan fungsional.
“Enggak, kan ini dengan perampingan kan ada yang tidak menjabat lagi. Nanti kita dorong untuk fungsional,” katanya.
Ia berharap, mulalui pelantikan dan mutasi ini, roda pemerintahan di lingkup Pemprov NTB sudah bisa berjalan optimal tanpa ada lagi kekosongan jabatan di level teknis dan pengawasan.
“Harapan kita mulai Senin ini sudah seluruh organisasi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah bisa berjalan dengan full speed lah. Mulai Senin karena semua jabatan sudah terisi,” ucapnya.
Iqbal mengakui, selama beberapa waktu terakhir kinerja organisasi perangkat daerah sempat tidak maksimal lantaran banyak posisi eselon III dan IV yang belum terisi.
“Kemarin kita masih agak pincang karena pejabat-pejabatnya di lapangan eselon III dan IV sebagian besar belum terisi, hari ini Alhamdulillah sudah,” ungkapnya.
Terkait waktu pelantikan yang dinilai cukup lama sejak penerapan SOTK baru pada awal Januari lalu, Iqbal menjelaskan proses penyesuaian membutuhkan ketelitian karena jumlah pejabat yang cukup banyak dan harus disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru.
“Ya, jumlahnya aja banyak sekali. Dan itu kan banyak penyesuaian yang harus kita lakukan,” tandasnya. (ril)
Komentar