Mataram — Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Lotim), segera melakukan ekspos perkara dugaan korupsi pengadaan buku untuk Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, setelah merampungkan pemeriksaan para saksi.
Kepala Seksi Intelijen (kasi intel) Kejari Lombok Timur, Ugik Ramantyo, mengatakan proses pemeriksaan saksi telah selesai dilakukan oleh penyidik.
“Semua saksi sudah diperiksa. Selanjutnya tinggal dilakukan ekspose oleh tim,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, jumlah saksi yang telah dimintai keterangan mencapai lebih dari 30 orang. Mereka berasal dari berbagai pihak, mulai dari sekolah yang mengajukan pengadaan buku, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di dinas terkait, hingga pihak swasta yang terlibat dalam pengadaan.
Ugik menjelaskan, melalui proses ekspos tersebut, penyidik akan menganalisis seluruh hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk menentukan arah penanganan perkara.
“Hasil ekspos nanti akan menjadi dasar untuk melihat arah perkara ini, termasuk kemungkinan pihak-pihak yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Namun demikian Ugik berujar, pihak Kejari Lombok Timur masih belum menunjuk lembaga auditor untuk menghitung potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
“Untuk auditor masih dalam tahap konsolidasi. Kami masih mempertimbangkan lembaga yang akan dilibatkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (kasi pidsus) Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Swadharma, sebelumnya menjelaskan bahwa pola pengadaan buku dilakukan tidak secara terpusat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengadaan justru dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan mengajukan kebutuhan buku sesuai jumlah siswa yang ada.
“Pengajuannya dari sekolah masing-masing, bukan dari dinas. Karena itu kami harus menelusuri satu per satu sekolah untuk mengetahui jumlah pesanan dan nilai pengadaannya,” ujarnya.
Adapun buku yang menjadi objek penyelidikan meliputi Buku Smart Assessment, Buku Muatan Lokal, serta Buku Pendidikan Antikorupsi.
Dari hasil penelusuran awal, penyidik menduga terdapat praktik penggelembungan harga atau mark-up dalam proses pengadaan buku tersebut.
“Dugaan sementara ada pengkondisian dan mark-up harga dalam pengadaannya,” kata Ida Bagus.
Sebagai informasi, program pengadaan buku untuk sekolah dasar di seluruh wilayah Lombok Timur tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021 hingga 2025.
Pengadaan tersebut mencakup buku Smart Assessment pada tahun anggaran 2021, buku muatan lokal pada 2023, serta buku Pendidikan Antikorupsi pada tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dari total 21 kecamatan di Lombok Timur terdapat sekitar 799 Sekolah Dasar. Dari jumlah tersebut, 665 merupakan sekolah negeri dan 134 lainnya merupakan sekolah swasta.(Zal)
Komentar