Mataram – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair menemui ratusan mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat sore, (1/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Abul Chair menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan.
Ia menegaskan, aspirasi yang disuarakan massa akan dikawal dan diteruskan kepada pimpinan daerah hingga pemerintah pusat.
Terutama, terkait upah yang layak bagi para pekerja, penghapus status kontrak dalam bekerja, dan kepastian hukum oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja.
“Kami akan mengawal dan menyampaikan seluruh tuntutan ini kepada Gubernur dan juga pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen kami berpihak kepada kaum buruh,” ujar Abul Chair di hadapan massa aksi.
Selain itu, pemerintah provinsi juga membuka ruang dialog lanjutan sebagai tindak lanjut dari aksi tersebut. Hal ini dilakukan merespons keinginan massa yang meminta bertemu langsung dengan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri.
Abul Chair memastikan, pertemuan tersebut akan difasilitasi dalam waktu dekat agar aspirasi buruh dan mahasiswa dapat dibahas secara menyeluruh.
“Kami akan menjadwalkan diskusi lanjutan dengan perwakilan massa aksi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai tindak lanjut dari pertemuan hari ini,” katanya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa Hari Buruh Internasional yang dimulai sekitar pukul 16.00 Wita itu diwarnai orasi dan ketegangan dengan aparat keamanan saat penyampaian sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Massa aksi menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari sistem kerja kontrak hingga jaminan sosial bagi buruh.
Mereka juga meminta kepastian upah dan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.
“Hapus sistem kerja kontrak (outsourcing) dan magang, tuntut pengangkatan menjadi karyawan tetap demi kepastian masa depan pekerja,” ujar Koordinator Aksi, Galang saat menyampaikan orasinya.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah menetapkan standar upah yang lebih adil dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Mereka menilai penentuan upah selama ini masih lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha dibanding kesejahteraan kaum buruh.
“Upah layak nasional harus ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup riil rakyat, bukan berdasarkan kepentingan akumulasi modal pengusaha,” lanjutnya.
Senada, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda, menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang merugikan pekerja.
Ia meminta adanya perlindungan hukum bagi pekerja, dengan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah.
“Tolak PHK sepihak, berikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi buruh dari kesewenang-wenangan korporasi,” tegas Nazir.
Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja, termasuk akses layanan kesehatan dan tunjangan hari tua yang layak.
“Pastikan setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan dan tunjangan hari tua yang sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui pajak kekayaan,” tandasnya. (ril)
Komentar