Mataram – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menemui puluhan ribu relawan dan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026).
Di hadapan massa, Iqbal memberikan sejumlah catatan penting. Yaitu, agar seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak mencari keuntungan tambahan dengan mengurangi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Iqbal mengaku menemukan masih adanya SPPG yang mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku. Ia menilai praktek tersebut berpotensi menurunkan kualitas makanan yang diterima anak-anak.
“Saya tahu, dan saya sudah turun ke beberapa tempat (sidak). Masih ada SPPG yang mencari margin atau untung tambahan dari bahan baku. Akhirnya kualitas (makanan) menjadi menurun,” ujar Iqbal di hadapan massa aksi, Senin (22/6/2026).
Menurut Iqbal, program MBG merupakan program pemenuhan gizi yang harus dijalankan sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, anggaran bahan baku makanan tidak boleh dikurangi demi memperoleh keuntungan pribadi.
Sebagaimana diketahui, nilai bahan baku yang digunakan harus tetap mengacu pada ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni berkisar Rp12 ribu hingga Rp15 ribu per porsi untuk penerima tingkat SMP dan SMA, serta Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per porsi untuk anak TK dan SD.
Iqbal menegaskan setiap rupiah yang dialokasikan negara harus benar-benar kembali kepada anak-anak dalam bentuk makanan bergizi dan berkualitas.
“Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan dari bahan baku, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” tegasnya.
Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu juga memperingatkan bahwa tidak ada toleransi bagi pengelola SPPG yang terbukti bermain curang dalam pelaksanaan program MBG.
Ia berujar akan menindak lanjuti jika ada temuan terkait mark up harga bahan baku di lapangan, melalui koordinasi dengan Satgas MBG NTB Kepala Regional BGN NTB.
“Kalau program MBG ini dilanjutkan dan masih ada yang mengambil margin lebih dari belanja bahan baku, saya orang pertama yang akan meminta satgas dan BGN menangkap serta menutup SPPG yang melakukan itu,” ancam Iqbal.
Selain menyoroti kualitas makanan, Iqbal juga meminta seluruh pengelola SPPG memprioritaskan penggunaan bahan baku dari pelaku usaha dan UMKM lokal. Ia menyayangkan masih adanya dapur MBG yang mendatangkan bahan baku dari luar NTB.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah tempat dapur beroperasi.
“Jadi kita harapkan ini bisa menggerakkan ekonomi di bawah. Artinya semua aspirasi (massa aksi) akan disampaikan ke pemerintah pusat. Karena ada hak anak untuk mendapatkan gizi yang layak di sana,” tegasnya.
Iqbal memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan ribuan relawan dan mitra MBG akan diteruskan kepada pemerintah pusat, termasuk masukan terkait keberlanjutan program selama masa libur sekolah.
“Kita akan sampaikan baik yang pro dan tidak. Karena semua kan adalah aspirasi dari masyarakat kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, puluhan ribu relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) memadati halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026).
Mereka datang untuk menyuarakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meminta pemerintah memastikan program tersebut tetap berlanjut karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Massa aksi mulai berkumpul di kawasan Islamic Center Mataram sekitar pukul 12.00 WITA sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur NTB. Mereka tiba sekitar pukul 14.00 WITA dan langsung menyampaikan orasi secara bergantian.
Para peserta aksi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ibu-ibu dan anak muda yang bekerja sebagai relawan SPPG, pemilik yayasan atau dapur MBG, hingga anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang selama ini terlibat dalam pengembangan dapur MBG modular melalui kerja sama dengan Krakatau Steel. (ril)
Komentar