Mataram – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemprov NTB pada tahun anggaran 2025 melonjak signifikan hingga mencapai Rp431,01 miliar. Nilai tersebut meningkat Rp263,34 miliar atau 157,05 persen dibandingkan SiLPA tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp167,67 miliar.
Besarnya dana yang tidak terserap itu diungkapkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (22/6/2026).
“SiLPA tahun anggaran 2025 mencapai Rp 431,01 miliar. Angka itu naik Rp 263,34 miliar atau 157,05 persen daripada SiLPA 2024 yang sebesar Rp 167,67 miliar,” ungkapnya.
Iqbal menjelaskan, lonjakan SiLPA terjadi karena sejumlah program dan kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat dicairkan hingga akhir tahun anggaran.
“Peningkatan SiLPA tersebut terjadi karena terdapat sejumlah program organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum dapat diselesaikan sesuai target waktu, sehingga anggaran tidak bisa dicairkan pada tahun berjalan,” katanya.
Menurutnya, tingginya SiLPA tersebut menjadi indikator masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program. Ia menilai birokrasi di lingkungan Pemprov NTB masih terlalu berorientasi pada aspek administratif dan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian pokok program.
“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang tujuan harus kalah karena alasan administratif,” ujarnya.
Iqbal menegaskan, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari kepatuhan administrasi maupun capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga dari kemampuan merealisasikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda meminta jajaran Pemprov NTB menjadikan tingginya SiLPA sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD. Menurutnya, anggaran daerah harus dapat diterjemahkan menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh,” tegas Isvie.
DPRD NTB juga mendorong perubahan pola kerja birokrasi melalui penerapan konsep Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming agar perangkat daerah lebih inovatif, adaptif, dan berani mengambil keputusan dalam mempercepat realisasi program.
“Kita tidak mau OPD salah urus anggaran yang berujung pada penumpukan SiLPA tidak terulang kembali,” pungkasnya. (ril)
Komentar