Bank NTB Syariah Kembali Bisa Salurkan KUR Setelah Vakum Delapan Tahun

Mataram – PT Bank NTB Syariah kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026.

Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Bank NTB Syariah dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI beberapa hari lalu.

Kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR menjadi momentum penting setelah bank milik daerah itu tidak lagi memperoleh alokasi program tersebut selama kurang lebih delapan tahun terakhir.

Pada kali pertama penyaluran KUR ini, Bank NTB Syariah memperoleh plafon pembiayaan sebesar Rp40 miliar. Alokasi tersebut terdiri dari Rp30 miliar untuk pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha di Bumi Gora.

“Setelah cukup lama tidak menjadi bagian dari program KUR nasional, tahun ini kami kembali mendapat amanah untuk menyalurkannya. Ini menjadi kesempatan bagi Bank NTB Syariah untuk memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM dan sektor produktif di daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (23/6/2026).

Menurut Nazaruddin, penyaluran KUR tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha, memperkuat daya saing UMKM, dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, pembiayaan KUR akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang menjadi penopang ekonomi NTB, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan jasa.

Selain itu, Bank NTB Syariah juga mendapat alokasi khusus sebesar Rp10 miliar untuk pembiayaan PMI. Skema ini diharapkan dapat membantu calon pekerja migran memperoleh modal awal secara legal, aman, dan sesuai prinsip syariah sebelum bekerja di luar negeri.

“Kami ingin pembiayaan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, fokus kami bukan hanya menyalurkan, tetapi memastikan pembiayaan ini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya. (ril)