Mataram – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat usai menerima Surat Keputusan (SK) penetapan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta.
SK itu diserahkan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir kepada ketiga kepala daerah tersebut pada Selasa (23/6/2026).
Sehari setelah SK diterima, Iqbal langsung menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas kebutuhan anggaran penyelenggaraan.
Iqbal mengatakan fokus utama pembahasan dalam rapat itu adalah mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang harus mulai disiapkan melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni pada tahun-tahun berikutnya.
“Tadi kami langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memasukkan kebutuhan anggaran ke dalam APBD Perubahan maupun anggaran tahun-tahun mendatang,” ujar Iqbal usai rapat koordinasi bersama beberapa OPD terkait, Rabu (24/6/2026).
Menurut Iqbal, hingga saat ini pemerintah pusat belum memberikan arahan rinci terkait pembagian beban pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, daerah masih menunggu kejelasan mengenai porsi tanggung jawab masing-masing pihak.
“Untuk penyelenggaraan PON ini, kita belum sampai ke detail pembagian peran terutama anggarannya,” ucapnya.
Meski belum mengetahui skema pembiayaan yang akan diterapkan, Pemprov NTB menghitung terlebih dahulu kebutuhan riil penyelenggaraan. Setelah kebutuhan tersebut terpetakan, pemerintah akan mencari solusi pendanaannya.
“Belum tahu kemampuan kami. Tapi kan kami lihat kebutuhannya. Kalau memang berapa kebutuhannya, kami akan berusaha mencarikan solusi untuk penganggarannya nanti, Insyallah,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaannya, PON 2028 akan menggunakan konsep penyelenggaraan bersama NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Sebagian besar cabang olahraga akan digelar di NTB dan NTT, sementara Jakarta menjadi lokasi untuk cabang olahraga yang belum memiliki fasilitas memadai di kedua daerah tersebut.
“Sementara yang tidak ada fasilitasnya, atau fasilitasnya lebih baik di DKI, maka itu dipindahkan ke DKI. Jadi beberapa cabor itu kemungkinan besar nanti akan dilakukan di DKI, yang sudah pasti itu dayung misalnya,” jelas Iqbal.
Saat ini pembagian sementara menempatkan NTB sebagai tuan rumah 31 cabang olahraga dan NTT sebanyak 24 cabang olahraga. Adapun sejumlah cabang olahraga lainnya akan digelar di Jakarta.
“DKI Jakarta akan menampung sisa cabor yang fasilitasnya belum siap di NTB/NTT,” tegasnya.
Namun pembagian tersebut masih bersifat sementara dan akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), termasuk mengenai jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan serta skema pendanaan secara menyeluruh.
Iqbal mengungkapkan, kepastian tuan rumah ini sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang sempat menyelimuti penyelenggaraan PON XXII. Sebelumnya, pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PON agar lebih efisien dan tidak membebani keuangan negara maupun daerah.
“Jadi saya berinisiatif mengajak Gubernur NTT untuk meminta arahan langsung dari Kepala Negara. Momentum itu didapatkan saat Presiden menghadiri peluncuran Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Januari lalu,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyetujui PON XXII tetap digelar di NTB dan NTT dengan sejumlah syarat ketat, terutama terkait efisiensi anggaran dan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada.
“Inti arahan Presiden, beliau setuju (PON XXII) tetap di NTB-NTT. Namun dengan catatan tidak ada pembangunan fasilitas atau gedung baru, dan seluruh rangkaian acara harus dilaksanakan seefisien mungkin,” tandas Iqbal. (ril)
Komentar