Mataram – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menolak opsi pemasangan pipa bawah laut untuk mengatasi krisair bersih di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Pemkab menilai langkah tersebut berisiko merusak ekosistem terumbu karang dan tidak efektif untuk jangka panjang.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar mengatakan solusi yang dipilih pemerintah adalah pembangunan beach well atau sumur pantai. Namun, realisasinya masih menunggu izin dari pemerintah pusat karena kawasan tiga gili berstatus Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN).
“Ini masih terganjal izin di kementerian. Sekarang sedang kami urus,” ujar Najmul di Mataram, Kamis (9/7/2026).
Menurut Najmul, pemasangan pipa bawah laut dari daratan Pulau Lombok menuju Gili Meno membutuhkan pipa sepanjang puluhan kilometer. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu bahkan merusak terumbu karang di dasar laut.
“Puluhan kilometer pipa di bawah laut sangat berbahaya bagi terumbu karang,” katanya.
Selain berisiko terhadap lingkungan, Najmul menyebut opsi itu juga pernah gagal diterapkan. Ia mengaku Lombok Utara pernah memperoleh bantuan pemasangan pipa bawah laut dari Kementerian Desa, namun hanya mampu bertahan sekitar tiga bulan sebelum rusak akibat kuatnya arus laut.
“Kami punya pengalaman. Pernah dibantu Kementerian Desa, tetapi hanya bertahan tiga bulan. Setelah itu pipa bawah laut hancur karena derasnya arus,” ungkapnya.
Sebagai gantinya, Pemkab Lombok Utara memilih membangun beach well yang dinilai lebih sederhana, ramah lingkungan, dan tidak mengganggu ekosistem laut.
“Saya rasa itu tidak akan merusak karang dan pantai. Jadi itu sudah ada kajiannya,” tegas Najmul.
Ia menjelaskan pemerintah telah merekomendasikan tiga titik lokasi pembangunan beach well di Gili Meno. Namun, proyek tersebut belum dapat dimulai karena masih menunggu izin pemanfaatan kawasan konservasi.
Najmul juga menepis anggapan bahwa Gili Meno mengalami krisis air bersih. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah bersama Perumda Air Minum (PDAM) Amerta Dayan Gunung tetap mendistribusikan air bersih setiap hari dari daratan Pulau Lombok ke Gili Meno.
“Kami tetap mengantarkan air setiap hari. Jadi saya rasa bukan krisis air, tetapi memang ada kesulitan pasokan. Alhamdulillah selama ini kami menghindari zero service,” tuturnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Najmul mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan berencana bertolak ke Jakarta dalam beberapa hari ke depan guna mengurus izin pembangunan beach well.
“Tinggal satu persoalan, yaitu status kawasan konservasi. Insyaallah dalam 3-4 hari ke depan saya akan ke Jakarta menghadap kementerian terkait untuk menyelesaikan izin ini,” pungkasnya.
Ia menambahkan pembangunan beach well nantinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDAM Amerta Dayan Gunung, baik dikerjakan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB melaporkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ke Kementerian Dalam Negeri atas persoalan air bersih di Gili Meno.
Walhi menilai Pemkab Lombok Utara lalai memenuhi hak dasar masyarakat karena persoalan air bersih tak kunjung terselesaikan selama tiga tahun terakhir.
Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin menyebut sedikitnya 267 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa di Gili Meno terdampak keterbatasan akses air bersih. Kondisi itu disebut memengaruhi aktivitas rumah tangga, kesehatan masyarakat, hingga sektor pariwisata di pulau tersebut. (ril)
Komentar