Mataram – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) di salah satu hotel di Mataram, pada Jumat (17/7/2026).
Forum yang diikuti sekitar 90 lebih Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-NTB itu menjadi ajang konsolidasi sekaligus mendorong penyusunan grand design kepemudaan untuk terlibat dalam memajukan daerah.
Ketua DPD KNPI NTB Baihaqi mengatakan, sektor kepemudaan di NTB membutuhkan arah pembangunan yang lebih jelas. Menurutnya, penggabungan kembali urusan pemuda dan olahraga ke dalam Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) harus diikuti dengan desain pembinaan yang terukur.
“Dulu saja saat dinasnya masih berdiri sendiri, kita belum melihat adanya semacam desain yang jelas mengenai pembinaan pemuda. Akibatnya, banyak pemuda kita yang harus mencari jalannya sendiri tanpa arah yang terencana dari pemerintah daerah,” ujar Baihaqi.
Ia menegaskan KNPI akan terus menjalankan fungsi kaderisasi agar generasi muda NTB memiliki kapasitas dan kesiapan berkontribusi di berbagai bidang. Baihaqi juga mengapresiasi komitmen puluhan OKP yang terus mengawal agenda kepemudaan hingga pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP KNPI Rusdi Ali Hanafi menilai NTB memiliki modal besar untuk berkembang, terutama dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Gunung Rinjani, hingga bonus demografi. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi tantangan era Society 5.0 dan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.
Menurut Rusdi, pemuda harus menjadi garda terdepan dalam menangkal disinformasi atau hoax sekaligus membantu menggaungkan narasi pembangunan yang positif. Karena itu, ia mendorong seluruh kader KNPI menyelaraskan program kerja dengan agenda pemerintah, terutama di bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting.
“Pemuda harus menjadi bagian dari solusi di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang dipicu oleh perkembangan teknologi,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan KNPI. Ia mengakui pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan agar pembangunan kepemudaan memiliki arah yang lebih terukur.
Syamsul mengajak KNPI dan seluruh OKP menyusun grand design kepemudaan NTB sebagai acuan bersama dalam merancang program yang berdampak nyata.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran daerah harus benar-benar berdampak bagi kemaslahatan pemuda. Saya tidak ingin lagi hanya melihat proposal-proposal yang menumpuk di meja tanpa arah yang terencana dengan baik,” tegas Syamsul.
Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun sektor kepemudaan. Kolaborasi antara Dikpora, KNPI, dan seluruh OKP menjadi kunci agar program kepemudaan berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda di NTB. (ril)
Komentar