Mataram – Wacana Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, maju sebagai calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030 belakang menjadi sorotan publik. Dukungan Ketua KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman terhadap Iqbal dinilai perlu dicermati terlebih dahulu dari sisi tata kelola pemerintahan dan potensi benturan kepentingan.
Direktur Nusra Institute, M. Roby Satriawan, mengatakan secara aturan memang tidak ada yang melarang seorang gubernur menjabat sebagai Ketua KONI. Namun, ia menilai posisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola karena KONI merupakan salah satu organisasi yang menerima hibah dari pemerintah daerah.
“Kalau mengacu pada regulasi keolahragaan, memang tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang. Namun dari perspektif tata kelola pemerintahan, rangkap jabatan Miq Gub sebagai Ketua KONI NTB berpotensi menimbulkan conflict of interest dalam pengelolaan dana hibah daerah. Karena itu, saya berpandangan Miq Gub sebaiknya tetap fokus menjalankan amanah sebagai kepala daerah,” kata Roby, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, persoalan utama berkaitan dengan posisi gubernur dalam kewenangan penganggaran. Sebagai kepala daerah, Iqbal memiliki kuasa dalam proses penganggaran dan penetapan hibah, termasuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Karena itu, jika menjabat sebagai Ketua KONI, Roby berujar Iqbal akan berada di pihak yang menerima dan mengelola hibah tersebut. Kondisi itu dinilai dapat memunculkan persepsi adanya rangkap jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dari perspektif good governance, kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan benturan kepentingan karena satu subjek menjalankan dua fungsi yang berbeda dalam satu siklus pengelolaan keuangan daerah. Situasi seperti ini sebaiknya dihindari agar tata kelola organisasi tetap akuntabel dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Roby juga mengingatkan agar wacana tersebut tidak hanya dilihat dari sisi aturan organisasi olahraga. Menurutnya, aspek pengelolaan keuangan daerah dan prinsip pemerintahan yang bersih juga harus menjadi pertimbangan.
Ia menilai potensi benturan kepentingan perlu dikaji dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Karena itu, Roby berpandangan Iqbal lebih tepat menjalankan fungsi sebagai pembina olahraga daerah sesuai kedudukannya sebagai gubernur tanpa harus mengambil posisi sebagai Ketua KONI NTB.
“Menurut saya, peran sebagai pembina KONI NTB sudah sangat strategis. Miq Gub sebaiknya fokus menyelesaikan permasalahan Kemiskinan ekstrim dengan desa berdaya, perbaikan infrastruktur jalan, serta membuka lapangan pekerjaan untuk pemuda NTB,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menanggapi santai dukungan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman yang mendorong dirinya maju sebagai calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030.
“Saya baru dengar dari beliau, jadi kita tunggu aja gimana,” ujarnya usai rapat koordinasi persiapan PON 2028 bersama Ketua KONI Pusat di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (7/8/2026).
Saat ditanya apakah bersedia maju memimpin KONI NTB, Iqbal belum memberikan jawaban pasti. Ia mengatakan masih ingin mempertimbangkannya terlebih dahulu.
“Kita istikharah dulu. Saya sih pengennya fokus mengurus agenda-agenda besarnya NTB ke depan,” katanya.
Iqbal juga menanggapi dengan nada bercanda pernyataan Ketua KONI NTB saat ini, Mori Hanafi yang menyebut syarat untuk maju menjadi pemimpin organisasi holding cabang olahraga itu harus memiliki uang pribadi Rp5 miliar.
“Ndek ke bedue lima miliar (saya tidak punya uang lima miliar),” kelakarnya.
Ketika kembali ditanya apakah dukungan KONI Pusat membuat dirinya semakin mantap maju, Iqbal kembali melontarkan candaan.
“Kalau sudah ada lima miliar gitu,” ucapnya sambil tersenyum. (ril)
Komentar