Rp330,9 Triliun dan Perang Senyap: Ketika Membongkar Korupsi Bisa Membakar Rumah Sendiri

Penulis: Lalu Muammar Qadafi

Angka-angkanya nyaris tak masuk akal. Menurut data ICW dan KPK yang dirangkum Tirto.id, kerugian keuangan negara akibat korupsi pada 2018 “hanya” Rp9,29 triliun, lalu Rp12 triliun pada 2019. Setelah itu naik ke kisaran Rp48-63 triliun selama 2020-2023, dan pada 2024 melonjak menjadi Rp330,9 triliun. Dalam enam tahun, angkanya berlipat 35 kali.

Reaksi pertama yang wajar adalah kecemasan: negeri ini makin busuk. Tetapi membaca grafik itu sebagai kurva pembusukan adalah kesalahan yang malas.

Angka yang Naik Bukan Selalu Korupsi yang Naik

Data ini mengukur kerugian dalam perkara yang berhasil dibongkar dan ditindak, bukan seluruh korupsi yang terjadi. Kejahatan yang tak terlihat tidak masuk statistik. Karena itu, lonjakan angka bisa berarti dua hal: korupsi memang membesar, atau aparat akhirnya berani dan mampu menyentuh perkara yang selama ini terlalu besar dan terlalu tinggi untuk disentuh.

Bukti yang ada condong ke arah kedua. Angka 2024 tidak tersebar merata di ratusan kasus kecil. Ia ditopang beberapa perkara berskala raksasa, dengan tata niaga timah sebagai contoh paling mencolok, yang kerugiannya dihitung sekitar Rp300 triliun oleh Kejaksaan Agung, sebagian besar berupa kerusakan lingkungan. Ini bukan tanda bahwa korupsi mendadak meledak di satu tahun. Ini tanda bahwa selama bertahun-tahun ada praktik berskala industri yang berjalan tanpa gangguan, dan kini ada yang mulai menariknya ke ruang sidang.

Di sini pemerintahan Prabowo layak mendapat apresiasi bersyarat. Bersyarat karena kredit atas perkara-perkara 2024 sebagian besar bukan miliknya. Ia mewarisi momentum itu. Tetapi ia menyatakan tekad memberantas korupsi dan menjadikannya pilar pemerintahannya, sehingga seluruh pekerjaan penindakan mulai sekarang adalah tanggung jawabnya. Kalau perkara-perkara raksasa terus dibuka, dan bukan hanya yang aman secara politik, maka lonjakan 2024 akan tercatat sebagai awal dari sesuatu yang berbeda.

Sempitnya Lahan, Panasnya Perlawanan

Setiap penindakan besar punya biaya politik. Korupsi berskala ratusan triliun tidak dijalankan oleh satu-dua oknum. Ia hidup dari jaringan: pejabat, pengusaha, perantara, aparat, dan tidak jarang pemilik media atau pendana politik. Ketika satu simpul dibongkar, seluruh jaringan terancam, dan orang yang terancam jarang menyerah dengan tenang.

Logika ini bisa dibaca tanpa teori konspirasi. Semakin besar perkara yang disentuh, semakin banyak pihak yang punya alasan rasional untuk melawan, lewat lobi ke parlemen, pelemahan institusi penegak hukum, litigasi tanpa henti, sampai pembentukan opini di ruang publik dan media sosial. Perlawanan semacam ini pernah kita lihat pada era pelemahan KPK, ketika penindakan dibalas dengan serangan terhadap penindaknya.

Satu peringatan perlu dipasang. Kita harus berhati-hati agar setiap kritik tidak otomatis dicap sebagai “serangan koruptor”. Tidak semua yang mengkritik pemerintah adalah kaki tangan elit yang tersingkir. Kritik yang jujur tentang harga pangan, layanan publik, atau kebebasan sipil tetap kritik, dan pemerintah yang menjadikan label “antek koruptor” sebagai tameng akan segera kehilangan kemampuan mendengar. Itu jebakan yang sama berbahayanya dengan korupsinya.

Pertarungan Elit, Korban Rakyat

Di sinilah pujian harus berhenti dan kritik dimulai.

Pemberantasan korupsi yang hanya dipahami sebagai urusan penangkapan dan pengumuman angka adalah pemberantasan yang buta separuh. Perang antar elit tidak berlangsung di ruang hampa. Ia berlangsung di atas ekonomi yang dihuni jutaan orang: buruh tambang, pedagang, petani, sopir, pekerja di industri yang tergantung pada perusahaan-perusahaan yang sedang diperkarakan. Ketika sebuah rantai bisnis besar tersendat oleh penindakan, yang pertama merasakan bukan komisaris, melainkan pekerja lapangan yang kehilangan penghasilan.

Karena itu, pertanyaan yang harus dijawab Presiden bukan hanya “berapa banyak yang berhasil disikat”, melainkan “apa yang disiapkan untuk mereka yang terdampak?” Bila penindakan besar tidak disertai rencana peralihan bagi pekerja dan daerah yang bergantung pada sektor bermasalah, pemerintah sedang menyerahkan bahan bakar gratis kepada lawan-lawannya. Kegelisahan rakyat kecil adalah sumber daya politik paling murah yang bisa dipakai elit untuk menggoyang pemerintah: cukup dibingkai bahwa “penindakan ini menyengsarakan rakyat”.

Komunikasi Presiden juga jadi masalah. Gaya bicara yang keras, penuh peringatan dan janji “menyapu bersih”, cocok untuk mobilisasi dukungan, tetapi buruk untuk membangun kepercayaan. Retorika tanpa penjelasan operasional melahirkan dua kegagalan sekaligus: pendukung menagih hasil yang sulit dipenuhi cepat, sementara warga yang cemas tidak mendapat kejelasan apa pun tentang nasib mereka. Ruang kosong itu akan diisi narasi pihak lain, dan narasi itu tidak akan berpihak pada pemerintah.

Ada pula ujian konsistensi. Pemberantasan korupsi hanya kredibel jika tampak menyasar semua arah, termasuk lingkaran dekat kekuasaan sendiri. Begitu publik menduga penindakan hanya menyasar lawan, seluruh legitimasinya runtuh, dan Presiden akan kehilangan tepat senjata moral yang membuatnya kuat.

Keberanian Belum Cukup

Rp330,9 triliun adalah cermin dan sekaligus peluang. Ia menunjukkan skala kebocoran yang selama ini kita biarkan, dan menunjukkan bahwa membongkarnya mungkin. Tetapi keberanian menindak tanpa kecerdasan mengelola dampaknya hanyalah setengah strategi. Presiden yang ingin selamat dari perang melawan elit harus memastikan rakyat kecil berdiri di sisinya karena merasa dilindungi, bukan karena diminta bersabar.

Kalau tidak, sejarah kita sudah punya contoh: pemerintah yang jatuh bukan karena kalah berdebat dengan elit, melainkan karena kehilangan rakyat di saat yang paling genting.