Mataram — Pembangunan ulang Gedung DPRD NTB mulai mendapat kepastian setelah anggaran sebesar Rp160 miliar tetap dialokasikan untuk proyek tersebut. Pembangunan gedung baru itu ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027.
Anggaran tersebut tetap dipertahankan meski nilainya hanya sekitar separuh dari usulan sebelumnya. Berbeda dengan revitalisasi GOR 17 Desember yang anggarannya dihapus, pembangunan Gedung DPRD NTB masih dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mengatakan keberadaan gedung baru DPRD NTB dinilai penting karena kondisi saat ini membuat aktivitas para wakil rakyat tidak berjalan dengan fasilitas yang memadai.
“Jelas ada desakan dan kebutuhan yang sifatnya vital terkait penggunaan anggaran DPR RI, karena saat ini teman-teman kita berkantor ditidak jelas,” kata Mori, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, alokasi Rp160 miliar tersebut diharapkan menjadi tahap awal pembangunan. Kekurangan anggaran nantinya dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya hingga seluruh pembangunan gedung rampung.
Rencana pembangunan tersebut sebelumnya juga telah dibahas saat rombongan Komisi V DPR RI meninjau kondisi gedung DPRD NTB. Dari tiga desain yang disiapkan, desain kedua disebut menjadi pilihan yang disepakati.
Desain tersebut mengusung arsitektur lumbung yang menjadi salah satu ciri khas Suku Sasak. Sementara itu, bagian atap bangunan inti mengadopsi bentuk rumah adat khas Sumbawa.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan mekanisme lelang dini. Dengan skema tersebut, proses lelang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan sehingga pekerjaan dapat segera dikontrak dan dimulai pada awal 2027.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Dades Prinandes mengatakan proses lelang diperkirakan dimulai November setelah penyusunan Detail Engineering Design (DED) rampung.
“DED kita tergetkan selesai dibulan September-Oktober, lelang dini itu dilakukan ditahun anggaran sebelumnya, pengerjaan tahun 2027 lelang di tahun 2026 sehingga awal tahun bisa dikerjakan,” jelasnya.
Gedung DPRD NTB yang direncanakan memiliki luas sekitar 9.700 meter persegi tersebut diproyeksikan dikerjakan selama 11 bulan.
Rancangannya terdiri atas Gedung A yang diperuntukkan sebagai ruang rapat paripurna dan Gedung B untuk perkantoran anggota DPRD, ditambah sejumlah bangunan pendukung.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda juga meminta agar pembangunan tersebut dilengkapi ruang aspirasi. Ruangan itu nantinya dapat digunakan sebagai tempat menerima masyarakat maupun massa aksi yang datang menyampaikan aspirasi.(Zal)
Komentar