Mataram — Polda NTB menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat berupa menghamili seorang tahanan perempuan berinisial D di Polsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Keputusan tersebut muncul usai Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Bidpropam Polda NTB dengan menghadirkan 10 orang saksi.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid membenarkan putusan PTDH terhadap Ipda Sarbani. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran berat.
“Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,” kata Kholid, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Sarbani dinyatakan melakukan serangkaian tindakan tercela dengan menghamili seorang tahanan perempuan yang dititipkan di Polsek Dompu.
Perempuan berinisial D tersebut diketahui merupakan tahanan dalam perkara penyalahgunaan narkotika.
Ia disebut mengalami kebuntingan setelah beberapa kali melakukan hubungan intim dengan sardani.
Dalam sidang etik tersebut, sanksi yang tercantum meliputi penempatan pada tempat khusus (patsus) selama 30 hari dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Sehingga, Sarbani dijerat ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Atas putusan tersebut, Ipda Sarbani menyatakan mengajukan banding.(Zal)
Komentar