Mataram – Fraksi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan catatan kritis terhadap rancangan APBD 2027.
Gerindra meminta Pemprov NTB lebih realistis menetapkan target pendapatan daerah dengan berkaca pada persoalan realisasi anggaran 2026. Sementara PKS menyoroti belanja pegawai yang masih mencapai Rp2,3 triliun.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027, Senin (16/11/2026).
Anggota Fraksi Gerindra, Ali Usman Ahim, mengingatkan agar target pendapatan daerah 2027 tidak sekadar dibangun dari optimisme di atas kertas. Pemprov NTB harus memastikan kenaikan target ditopang potensi pendapatan yang nyata dan perhitungan yang terukur.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp6,22 triliun. Angka tersebut naik sekitar 10,69 persen dibandingkan target APBD Murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun.
“Kami mendesak agar kenaikan target ini didukung oleh potensi riil dan basis data yang kuat, bukan sekadar optimisme fiskal di atas kertas,” ujar Ali.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengevaluasi pelaksanaan APBD 2026 sebelum menetapkan target yang lebih tinggi. Sebab, realisasi pendapatan tahun ini sempat tersendat, sementara piutang dana bagi hasil dari pemerintah pusat masih sekitar Rp400 miliar.
Gerindra menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan perhitungan agar target pendapatan 2027 tidak kembali meleset.
“APBD 2027 tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tahunan atau pengulangan kebijakan dengan angka yang lebih besar dari tahun sebelumnya,” tegas Ali.
Di sisi lain, Fraksi PKS menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam rancangan APBD 2027. Anggota Fraksi PKS, TGH Muhannan Mu’min Mushonnaf, menyebut alokasi belanja pegawai mencapai Rp2,306 triliun atau sekitar 38,05 persen dari total belanja daerah.
Angka tersebut dinilai masih terlalu tinggi karena melampaui ketentuan nasional yang mengarahkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD.
“Kami meminta adanya peta jalan penataan belanja pegawai agar selaras dengan ketentuan nasional maksimal 30 persen,” kata Muhannan.
Menurutnya, Pemprov NTB perlu menyiapkan langkah konkret untuk menekan proporsi belanja pegawai tanpa mengganggu pelayanan publik. Penataan tersebut juga penting agar ruang fiskal daerah tidak semakin terbatas oleh belanja rutin.
PKS juga meminta pemerintah menjelaskan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, kenaikan pendapatan dalam RAPBD 2027 masih lebih banyak ditopang transfer dari pemerintah pusat.
Pendapatan transfer dirancang naik 20,01 persen, sedangkan PAD hanya meningkat sekitar 3,44 persen.
“PKS meminta strategi konkret pemerintah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat,” tandasnya. (ril)


Komentar