Mataram – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, tercatat sebanyak 4.000 ruang kelas SMA, SMK, dan SLB di provinsi ini dalam kondisi rusak.
Kondisi tersebut mendapat sorotan langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti saat melakukan kunjungan kerja ke NTB pada Selasa (21/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan langsung persoalan kerusakan ruang kelas kepada menteri untuk segera mendapatkan penanganan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dikbud NTB, Lalu Hamdi mengatakan pihaknya telah meminta seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-NTB untuk segera memperbarui data Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pembaruan data ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan alokasi bantuan revitalisasi sekolah.
”Saya sudah komunikasi dengan semua kepala sekolah untuk mengupdate data Dapodik. Saya kasih waktu dua bulan. Karena pemerintah pusat melihat Dapodik sebagai dasar dalam merehabilitasi atau membangun ruang kelas baru, juga dalam pengadaan peralatan sekolah,” ujarnya pada Jum’at, (24/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen menggunakan Dapodik sebagai acuan utama untuk melihat jumlah sekolah, ruang kelas, ruang guru, fasilitas sanitasi, hingga kebutuhan revitalisasi lainnya. Karena itu, Hamdi menegaskan pentingnya sekolah memperbarui data terkini, bukan menggunakan data lama.
“Jangan pakai Dapodik yang dulu walaupun lapornya sekarang. Ini yang kita ingin diupdate supaya kondisi faktual sekolah bisa terpotret dengan benar,” tegasnya.
Hamdi menambahkan, pembaruan data berpotensi membuat angka ruang kelas rusak bertambah, tergantung hasil pendataan di lapangan. Ia juga memastikan bahwa pendanaan perbaikan ruang kelas akan bersumber dari pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekolah.
”Sekarang juga ada program yang langsung dikerjakan pusat kepada sekolah. Jadi nanti setelah datanya lengkap, akan diperbaiki oleh pusat sesuai prioritas dan tahapan,” katanya.
Kunjungan Menteri Abdul Mu’ti ke NTB, lanjut Hamdi, dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi untuk memperkuat koordinasi bersama bupati dan wali kota terkait persoalan pendidikan. Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai daerah di NTB menyampaikan aspirasi dan usulan perbaikan sekolah yang rusak.
”Beliau datang memang ada kunjungan ke NTB, tapi kita manfaatkan untuk koordinasi. Banyak kepala daerah yang menyampaikan sekolahnya rusak atau kurang fasilitas,” pungkasnya. (Ril)
Comment