Mataram – Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp4,6 triliun hingga Oktober 2026. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini diklaim ikut membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian di daerah.
Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Perbendaharaan NTB, Adi Widyandana, mengatakan operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendorong aktivitas ekonomi melalui keterlibatan pemasok bahan pangan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
“MBG ini benar-benar sudah secara analisis berdampak pada perekonomian di NTB. Pertama, menggerakkan para supplier yang ada di sekitar SPPG, entah itu supplier dari desa, UMKM desa, atau supplier kabupaten selama tidak keluar dari NTB,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).
Menurut Adi, anggaran tersebut juga mendukung penyerapan tenaga kerja lokal. Kebutuhan operasional dapur SPPG membuka peluang kerja bagi masyarakat, termasuk tenaga pengolah makanan dan petugas lainnya.
“Program ini sudah ikut membantu mengurangi pengangguran, meningkatkan tenaga kerja, dan menyerap bagian dari upaya penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
Selain menyerap tenaga kerja, perputaran uang dari program MBG dinilai berpotensi membantu menekan angka kemiskinan. Program ini juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menangani stunting.
Meski demikian, Adi mengakui pelaksanaan program berskala besar tidak lepas dari kekurangan. Karena itu, evaluasi dan pengawasan perlu terus dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
“Bagaimanapun program yang berjalan secara masif pastinya di sana-sini banyak kekurangan. Menurut saya wajar. Yang penting evaluasinya terus dilakukan, pengawalan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah,” tegasnya.
Adi juga menanggapi kekhawatiran bahwa besarnya belanja bahan pangan untuk MBG dapat memicu inflasi. Menurutnya, tekanan harga dapat terjadi ketika pasokan tidak mampu mengimbangi permintaan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah kata Adi perlu berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia (BI), terutama dalam menjaga pasokan serta kelancaran distribusi pangan.
“Kan gini, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), dan Pemda setempat untuk memperketat pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan di bawah,” tuturnya.
Adi juga mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengantisipasi gejolak harga.
“Bulog bisa memasifkan karena gudangnya masih penuh. Selain itu, pastikan distribusi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik,” tandasnya. (ril)
Komentar