Mataram – Gagalnya Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjadi calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030 dinilai menyisakan pertanyaan lebih jauh dari sekadar tidak terpenuhinya syarat pencalonan.
Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai proses pencalonan Iqbal sejak awal patut dicermati.
Salah satu syarat yang ditetapkan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) adalah calon harus memiliki pengalaman memimpin cabang olahraga atau pernah menjadi pengurus KONI. Syarat tersebut tak dipenuhi Iqbal kendati ia mengantongi dukungan delapan KONI kabupaten/kota dan dari sejumlah cabor.
Atas hal itu, analis politik kawakan di Bumi Gora yang akrab disapa Didu itu mempertanyakan bagaimana persyaratan tersebut bisa terlewat oleh tim yang mendorong Iqbal maju.
“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran. Kalau mereka serius mengusung gubernur, seharusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal,” ujar Didu, Kamis (20/8/2026).
Menurut Didu, persoalan tersebut menjadi semakin janggal karena sebelumnya tim pemenangan Iqbal percaya diri menyatakan dukungan terhadap gubernur telah memenuhi syarat. Padahal, menurut dia, jumlah dukungan bukan satu-satunya hal yang harus dipastikan.
“Jangan sampai tim hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang,” tuturnya.
Didu menilai kegagalan Iqbal harus menjadi bahan evaluasi bagi tim yang sejak awal mendorongnya. Jika pencalonan tersebut benar-benar dipersiapkan secara serius, persyaratan dasar seharusnya sudah dipastikan sebelum dukungan organisasi digerakkan.
Ia pun mengajak publik tidak berhenti pada persoalan administratif. Menurut Didu, dinamika tersebut juga dapat dibaca dari sisi politik, meski ia menegaskan analisis itu bukan tuduhan bahwa telah terjadi rekayasa.
“Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” katanya.
Didu mengatakan ada dua kemungkinan yang dapat dibaca. Pertama, pencalonan Iqbal memang lahir dari kalkulasi yang keliru. Kedua, ada kemungkinan politik lapis kedua dengan menyiapkan figur lain apabila Iqbal gagal menjadi calon.
“Bisa saja ini sekadar salah kalkulasi. Tetapi bisa juga ada politik lapis kedua. Gubernur didorong maju, tetapi ketika beliau ternyata tidak bisa menjadi calon, sudah ada orang lain yang siap mengambil posisi,” katanya.
Ia kemudian menggunakan istilah “Kuda Troya” untuk menggambarkan kemungkinan tersebut. Iqbal, kata Didu, bisa saja ditempatkan sebagai figur yang didorong maju tanpa menyadari adanya skenario lain di belakangnya.
“Di depan seolah-olah semua orang sedang berjuang memenangkan gubernur. Tetapi di belakangnya mungkin sudah ada kandidat lain yang dipersiapkan,” lanjutnya.
Didu kembali menegaskan, istilah tersebut merupakan analisis politik dan bukan tuduhan bahwa skenario itu benar-benar terjadi.
Menurut dia, rangkaian dinamika dalam bursa Ketua KONI NTB menarik untuk dicermati. Sebelumnya, petahana Mori Hanafi mendaftar bersama Iqbal. Dalam prosesnya, muncul pula dorongan agar Mori mundur dari pencalonan.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Iqbal, Firadz Pariska merupakan Ketua KONI Kota Mataram sekaligus berada dalam struktur Partai Golkar NTB. Setelah Iqbal dan Mori sama-sama dinyatakan tidak memenuhi syarat, nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana kemudian muncul dalam perbincangan bursa Ketua KONI NTB.
Mohan merupakan Ketua DPD Partai Golkar NTB dan juga Ketua Wushu NTB.
Bagi Didu, rangkaian tersebut terlalu menarik untuk dilewati begitu saja sebagai kebetulan.
“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” paparnya.
Meski demikian, ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan adanya rekayasa. Menurutnya, transparansi proses menjadi penting untuk memastikan kontestasi Ketua KONI NTB tetap berjalan secara objektif.
“Kalau memang semua ini kebetulan, buka saja prosesnya secara terang. Kalau memang tidak ada skenario, publik akan bisa menilai sendiri,” tambahnya.
Di sisi lain, Didu menilai persoalan utama justru berada di internal tim yang mendorong Iqbal. Jika gubernur sejak awal serius maju sebagai Ketua KONI, tim pemenangan semestinya memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.
“Gubernur tidak boleh menjadi korban dari ketidaktahuan timnya sendiri. Kalau ada orang yang mendorong gubernur maju, orang itulah yang pertama kali harus memastikan beliau bisa maju,” katanya.
Karena itu, menurut Didu, evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada kandidat yang gagal.
“Yang gagal bukan hanya kandidat. Tim yang mengantarkan kandidat juga harus dievaluasi. Sebab mereka yang membawa gubernur masuk ke arena,” ucap Didu.
Ia juga mengingatkan posisi gubernur memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan kandidat biasa. Gubernur memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pembinaan olahraga.
Karena itu, Didu meminta agar dukungan politik terhadap gubernur dalam kontestasi KONI tidak berubah menjadi transaksi kepentingan setelah proses pemilihan selesai.
“Jangan sampai gubernur didorong maju hari ini, lalu ketika gagal, orang yang mendorongnya datang membawa tagihan politik. Itu yang harus diwaspadai,” urainya.
Menurut Didu, pertanyaan paling penting saat ini bukan hanya siapa yang gagal menjadi calon, tetapi siapa yang paling diuntungkan dari kegagalan tersebut.
Jika setelah Iqbal gagal muncul figur yang memiliki kedekatan dengan jaringan politik yang sama, kata dia, publik wajar mencermati rangkaian proses tersebut. Namun, ia kembali mengingatkan agar analisis tidak berubah menjadi tuduhan tanpa bukti.
“Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan juga meminta publik berhenti bertanya ketika ada rangkaian fakta yang memang menarik untuk dibaca,” pungkas Didu.
Atas semua itu, Didu menilai pemilihan Ketua KONI NTB harus dikembalikan kepada mekanisme organisasi dan kepentingan olahraga. Ketua KONI, kata dia, semestinya lahir dari kapasitas, pengalaman dan dukungan organisasi, bukan semata karena kedekatan dengan kekuasaan. (ril)
Komentar