Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, mengaku terkejut atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) pada Senin pagi (20/7/2026).
Iqbal berharap kasus itu menjadi yang terakhir sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak baik para kepala daerah dan aparatur sipil negara di Bumi Gora.
“Saya sangat kaget dengan adanya OTT ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir di NTB. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menjaga prinsip good governance,” ujarnya usai launching TRC Infrastruktur di Kantor Balai Pemeliharaan Jalan NTB, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, seluruh jajaran pemerintahan harus menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki tata kelola birokrasi agar berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Terkait keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat, Iqbal memastikan Pemerintah Provinsi NTB segera membahas langkah-langkah lanjutan untuk memastikan roda kepemimpinan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan segera membahas langkah administrasi yang diperlukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Mengenai mekanisme pengisian kepemimpinan di Lombok Barat, Iqbal mengatakan keputusan akan diambil dengan melihat perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK. Menurutnya, publik tidak seharusnya terburu-buru memberikan penilaian terutama lewat media sosial sebelum proses hukum selesai.
“Saya meminta masyarakat tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja. Jangan melakukan penghakiman di media sosial maupun media massa sebelum proses hukumnya selesai,” tuturnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu menilai peristiwa yang kembali menimpa kepemimpinan di Kabupaten Lombok Barat untuk ketiga kalinya itu menunjukkan perlunya pembenahan birokrasi secara menyeluruh di bumi Patuh Patut Patju itu.
Untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan, kata Iqbal, roda pemerintahan sementara akan dipimpin dan dijalankan oleh Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha.
“Ini menunjukkan perlunya pembenahan total di birokrasi Lombok Barat. Saya berharap Ibu Wakil Bupati berada di garis terdepan untuk memimpin upaya pembenahan tersebut agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” tandasnya. (ril)
Komentar