Mataram — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemindahan tempat penahanan bupati nonaktif Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek air bersih itu akan diboyong dari Jakarta ke Pulau Lombok pada penghujung November 2026.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ihsan, mengungkapkan bahwa pemindahan tahanan ini krusial guna memperlancar pembuktian dalam agenda persidangan lanjutan terdakwa Alvonsus Gani di Pengadilan Tipikor pada PN Mataram.
“Pemindahan penahanan dari Jakarta ke sini perkiraannya antara tanggal 23-24 November 2026,” ujar Ihsan, Rabu (11/11/2026).
Dengan dibawanya LAZ ke Lombok, pemeriksaan saksi mahkota dalam sidang perkara suap tersebut tidak lagi harus menggunakan fasilitas daring zoom JPU menargetkan LAZ sudah bisa dihadirkan secara langsung di muka sidang pada Rabu, dua pekan mendatang, tanggal 25 November 2026.
Langkah ini tidak hanya berlaku bagi LAZ seorang diri. JPU KPK memastikan bahwa mantan Direktur Utama PT Air Minum (PTAM) Giri Menang, Sudirman, yang juga berstatus terdakwa, turut digeser penahanannya ke Lombok secara bersamaan.
“Jadi, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Sudirman akan bersamaan bersaksi untuk terdakwa Alvonsus Gani,” tegasnya.
Di sisi lain, Ihsan membeberkan bahwa berkas perkara penyidikan untuk tersangka LAZ dan Sudirman saat ini masih berada di meja jaksa peneliti atau lazim disebut tahap satu. Berkas tersebut masih dalam tahap telaah mendalam sebelum nantinya dinyatakan rampung (P-21).
“Jadi, berkas belum P-21, baru tahap satu, kami baca berkasnya dulu kemudian baru kita nyatakan lengkap. Nanti baru tahap dua, serahkan tersangka dan barang bukti,” jelasnya.
Momentum pemindahan tahanan pada akhir November nanti sekaligus menjadi isyarat bahwa berkas perkara pokok kedua petinggi tersebut sebentar lagi akan dilimpahkan sepenuhnya ke penuntut umum.
Kendati demikian, pihak KPK belum memutuskan secara pasti rumah tahanan (rutan) mana di Lombok yang akan dijadikan tempat penitipan selama proses peradilan berlangsung. Faktor keamanan serta pencegahan kontak antar-terdakwa menjadi pertimbangan utama.
“Akan dititip di mana? Itu masih dalam koordinasi, apakah itu di rutan mana nantinya. Tentu akan melihat dari sisi keamanan dan supaya tidak ada komunikasi antarterdakwa nantinya,” pungkasnya.
(zal)
Komentar