Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meninjau proses penyerahan buku rekening kepada penerima manfaat bantuan usaha sebesar Rp7 juta per kepala keluarga (KK) melalui program Desa Berdaya Transformatif di Kelurahan Bintaro, Kota Mataram, Kamis (12/11/2026).
Iqbal memastikan penyaluran bantuan kepada masyarakat kategori miskin ekstrem berjalan sesuai sasaran. Di Kelurahan Bintaro, terdapat 113 KK penerima manfaat yang seluruhnya telah memiliki rekening masing-masing sebagai tempat penyaluran bantuan. Sementara secara keseluruhan di Kota Mataram, program Desa Berdaya Transformatif menyasar 432 KK.
“Untuk level keluarga, sudah 100 persen terdistribusikan. Ada 432 KK yang sudah memperoleh dana bantuan sebagai stimulan untuk menambah pendapatan. Rata-rata mereka sudah mengajukan proposal, diuji, diverifikasi, dan sekarang sudah bisa menjalankan usaha-usaha kecil,” kata Iqbal.
Ia menjelaskan, mekanisme pencairan bantuan dilakukan melalui rekening masing-masing penerima manfaat di Bank NTB Syariah. Dana tersebut tidak harus dicairkan sekaligus. Penerima dapat mengambil sejumlah dana sesuai kebutuhan modal usaha, sementara sisanya tetap tersimpan di rekening tabungan.
“Untuk Kelurahan Bintaro ada 113 KK. Mereka sudah memiliki rekening masing-masing. Penerima menyebutkan berapa kebutuhan modal usahanya untuk dicairkan, sedangkan sisanya disimpan dalam tabungan,” jelasnya.
Menurut Iqbal, pengawasan penggunaan bantuan dilakukan secara berkelanjutan melalui pendamping yang bertugas memantau setiap penerima manfaat. Langkah itu dilakukan untuk memastikan dana benar-benar digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif di luar peruntukannya.
Iqbal menegaskan, ketepatan sasaran menjadi perhatian utama pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut. Data penerima telah melalui proses verifikasi berulang untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Data sudah kita verifikasi berkali-kali untuk memastikan penerimanya memang orang yang berhak. Bahkan, sejak perencanaan konsep sudah diaudit, administrasinya juga diaudit, dan setelah pelaksanaan nanti akan diaudit kembali,” tegasnya.
Iqbal mengatakan, keberhasilan program ini akan diukur dari peningkatan pendapatan penerima manfaat. Pemerintah menargetkan keluarga yang sebelumnya masuk kategori miskin ekstrem dengan pengeluaran di bawah Rp600 ribu per bulan dapat meningkatkan pendapatannya hingga melampaui angka tersebut.
“Indikatornya adalah kalau pendapatan mereka meningkat. Kalau mereka bisa memiliki penghasilan di atas Rp600 ribu per bulan, berarti sudah bukan lagi masuk kategori miskin ekstrem. Itu yang sedang kita upayakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kota Mataram, Ahmad Masyhuri, mengatakan sebagian besar penerima manfaat memanfaatkan bantuan untuk membuka usaha perdagangan.
Menurutnya, pilihan usaha tersebut menyesuaikan potensi dan kondisi ekonomi masyarakat di Kota Mataram. Sektor pertanian dan perikanan dinilai tidak terlalu dominan sehingga perdagangan menjadi pilihan yang paling banyak diminati.
“Sebagian besar untuk usaha perdagangan. Karena pertanian tidak ada, perikanan juga sumbernya tidak banyak. Jadi, kebanyakan mereka bergerak di bidang perdagangan,” jelas Masyhuri.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan program Desa Berdaya Transformatif di Kota Mataram telah mencapai 100 persen. Sementara kabupaten lain di NTB masih dalam proses pelaksanaan.
Terkait potensi penyalahgunaan dana bantuan, ia menegaskan pendamping tidak akan memfasilitasi pencairan bantuan berikutnya apabila penerima terbukti menggunakan dana tidak sesuai peruntukan.
“Kalau dari awal bantuan disalahgunakan, pendamping tidak akan membantu lagi untuk pencairan berikutnya. Jadi, bantuan itu harus digunakan sebagaimana mestinya,” tandas Masyhuri. (ril)
Komentar