Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dengan posisi surplus sebesar Rp162,7 miliar. Surplus tersebut berasal dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, dalam rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penjelasan gubernur terkait Nota Keuangan dan Rancangan APBD NTB 2027, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Dinda sapaan akrab Wagub NTB menjelaskan target pendapatan daerah 2027 meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara belanja daerah diproyeksikan naik 5,70 persen.
Dinda menegaskan, peningkatan anggaran harus diikuti dengan ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap program yang dibiayai APBD harus memiliki sasaran jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran. Artinya, setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan, bukan sekadar menghabiskan alokasi yang tersedia,” ujar Dinda.
Ia mengatakan, arah kebijakan APBD 2027 difokuskan pada empat prinsip utama, yakni realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjaga kualitas belanja daerah sekaligus memastikan kesehatan fiskal.
“APBD Tahun Anggaran 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar,” jelasnya.
Salah satu prioritas utama dalam R-APBD 2027 adalah pengentasan kemiskinan dengan alokasi anggaran sekitar Rp745,25 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk intervensi di 106 desa kantong kemiskinan ekstrem melalui penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Pemprov NTB juga memprioritaskan penguatan ketahanan pangan dan energi melalui dukungan sektor pertanian, peternakan, perikanan, irigasi, serta pengembangan energi terbarukan.
Pengembangan industri agromaritim melalui hilirisasi juga menjadi perhatian agar hasil produksi daerah memiliki nilai tambah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di sektor lainnya, APBD 2027 diarahkan untuk pengembangan pariwisata berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan konektivitas digital, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Terkait pendapatan daerah, pemerintah juga berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui modernisasi pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Dinda menjelaskan, penguatan PAD menjadi penting untuk menjaga kemandirian fiskal daerah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
“Kita harus menjaga agar pengelolaan fiskal daerah tetap sehat dan berkelanjutan. Karena itu, optimalisasi pendapatan daerah harus terus dilakukan, bersamaan dengan memastikan belanja benar-benar diarahkan pada program prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, surplus sekitar Rp162,7 miliar dalam rancangan APBD 2027 direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
Pemprov NTB berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara cermat dan konstruktif sehingga Raperda APBD 2027 dapat disetujui bersama paling lambat 30 November 2026.
“Keberhasilan APBD 2027 bukan semata-mata dilihat dari besarnya angka anggaran yang disahkan, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB,” pungkas Dinda. (ril)
Komentar