Mataram – Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menekan angka anak tidak sekolah (ATS).
Program yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai relevan dengan salah satu persoalan utama penyebab anak tidak mengakses pendidikan, yakni faktor ekonomi.
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Menurutnya, Pemprov NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk memastikan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan bisa mendapatkan kesempatan belajar di Sekolah Rakyat.
“Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan,” tegasnya saat meninjau Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026).
Dinda sapaan Wagub NTB menyebut, Sekolah Rakyat saat ini telah berdiri di Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas serupa di Pulau Sumbawa untuk memperluas jangkauan program tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan agar siswa dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama, terutama bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa tinggal jauh dari keluarga.
“Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, menyebut kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, perkawinan usia dini dan kondisi sosial masyarakat juga turut memengaruhi.
Meski demikian, terkait data ATS yang disebut mencapai 70 ribu anak, Syamsul mengingatkan informasi itu masih perlu diverifikasi. Data pada dashboard pemerintah menunjukkan sekitar 53 ribu anak, sedangkan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mencatat sekitar 47 ribu anak.
Bahkan lanjut Syamsul, hasil penelusuran di 40 Desa Berdaya menunjukkan adanya perbedaan cukup besar antara data administrasi dan kondisi lapangan. Dari sekitar 2.000 anak yang tercatat tidak sekolah, hanya sekitar 100 anak yang berhasil ditemukan dalam verifikasi awal.
“Ini artinya apa? Memang rupanya kemarin itu belum di-refresh datanya,” ungkap Syamsul.
Selain memperbarui data, Pemprov NTB kata Syamsul juga menyiapkan sejumlah alternatif untuk menjangkau anak-anak yang kesulitan mengakses sekolah reguler. Di antaranya pengembangan pendidikan jarak jauh dan kelas bergerak untuk menjangkau anak-anak daerah pelosok.
“Ya, tadi penyebabnya itu tadi, misalnya, katakanlah di beberapa tempat mereka itu dipicu oleh, misalnya kalau musim panen, mereka pergi tidak sekolah, kemudian kadang-kadang nggak jelas, apa namanya, pelanjutannya,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman, menyampaikan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita saat ini menampung 100 siswa jenjang SMP. Selain pendidikan, siswa juga mendapatkan dukungan kesehatan, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan pelatihan keterampilan.
“Kami di Sentra Paramita mendapat amanah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam. Jadi, apabila ada kendala kesehatan pada anak-anak, semuanya dapat dilayani,” ungkap Arif.
Ia menambahkan, Sentra Paramita juga menyediakan program kejar paket A, B, dan C sebagai jembatan pendidikan bagi anak-anak yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun usia untuk masuk ke Sekolah Rakyat.
Program tersebut dilengkapi dengan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun, hingga cuci mobil. Berbagai layanan itu diharapkan dapat membekali anak dengan kemampuan praktis sebagai bekal kemandirian di masa depan. (ril)
Komentar