Mataram – Penyaluran bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta per keluarga melalui program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 baru mencapai 20 persen dari total penerima.
Hingga Jumat pekan lalu, dana yang telah masuk ke rekening penerima baru mencapai Rp7 miliar lebih dari total anggaran Rp36,11 miliar.
Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan dana yang telah ditransfer tersebut masuk ke rekening 1.000 lebih keluarga penerima manfaat (KPM). Ia menargetkan pencairan bakal tuntas pada akhir November ini.
“Hari Jumat kemarin sudah masuk Rp7 miliar sekian ke rekeningnya mereka, karena penerimanya lebih dari 1.000 sekian. Insya Allah akhir bulan ini sudah 100 persen,” ujar Masyhuri saat ditemui, Senin (9/11/2026).
Masyhuri menjelaskan, total penerima bantuan modal usaha Desa Berdaya Transformatif tahun 2026 mencapai 5.162 kepala keluarga (KK). Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan Rp7 juta sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp36,11 miliar.
Meski dana yang sudah masuk ke rekening penerima baru sekitar 20 persen, ia mengklaim proses administrasi dan pengusulan pencairan telah menjangkau lebih dari separuh total penerima.
“Kalau yang sudah masuk uangnya ya 20 persen. Tapi yang sudah kami kerjakan itu sudah lebih 50 persen. Akhir November ini harus masuk semua,” katanya.
Masyhuri menyebutkan, pencairan bagi KPM yang berada di Lombok Barat dan Kota Mataram telah rampung 100 persen karena jumlah penerimanya relatif sedikit. Sementara di Lombok Timur, pencairan masih berlangsung secara bertahap.
Adapun untuk wilayah Sumbawa dan Bima, proses pencairan juga tengah dipercepat. Masyhuri mengaku telah menandatangani sekitar 600 dokumen pencairan agar dana bantuan itu segera ditransfer ke rekening penerima.
Menurutnya, lambatnya realisasi pencairan salah satunya dipengaruhi oleh gangguan sistem yang terjadi pada pekan lalu. Masalah tersebut menyebabkan proses administrasi pencairan tidak berjalan sesuai rencana.
“Hari Jumat kemarin itu sempat macet karena memang gangguan. SPD-nya gangguan, nggak bisa melewati SPM. Sebenarnya kalau nggak gangguan, lebih banyak dari itu,” terang Masyhuri.
Lebih jauh, Masyhuri menegaskan bantuan Rp7 juta per KPM merupakan modal usaha produktif, bukan bantuan tunai yang dapat digunakan secara bebas. Penggunaannya wajib mengacu pada proposal usaha yang telah diajukan masing-masing penerima melalui pendamping program dan pemerintah desa.
“Kesepakatan kita, belanjanya itu sesuai apa yang tertera di proposal. Nggak boleh beda sama proposalnya,” tegasnya.
Dari berbagai proposal yang masuk, sektor peternakan menjadi bidang usaha yang paling banyak diminati, dengan jumlah penerima lebih dari 3.000 KK. Selain itu, terdapat juga usaha perdagangan, jasa, perikanan, dan pertanian.
“Bisa jadi dia mengadakan usaha jual pulsa, karena di desanya dapat jaringan. Jadi ini modal usaha,” beber Masyhuri.
Untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan, Pemprov NTB menyiapkan pendampingan berlapis. Pendamping program bertugas mendampingi keluarga penerima manfaat secara langsung, sedangkan dinas teknis memberikan pembinaan sesuai bidang usaha yang dijalankan.
“Dinas-dinas tadi seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan seterusnya turun juga melakukan pendampingan usaha. Keahliannya ada di dinas, ada penyuluh, ada pendamping. Itulah nanti yang membangun pendampingan,” pungkas Masyhuri. (ril)
Komentar