Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan sejumlah lagkah untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 70 ribu anak berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Salah satu solusi yang disiapkan adalah menyediakan mobil antar jemput, terutama bagi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) mulai tahun depan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan persoalan anak tidak sekolah tidak hanya disebabkan faktor ekonomi. Jarak sekolah yang jauh dan keterbatasan transportasi juga menjadi penyebab anak tidak bisa mengakses pendidikan.
Menurutnya, selama ini penanganan ATS belum sepenuhnya tepat sasaran karena pemerintah belum memiliki data profil anak tidak sekolah secara terperinci. Padahal, setiap anak memiliki persoalan berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai.
“Karena kita tidak punya data profil anak didik kita yang tidak sekolah ini, formula yang kita gunakan kadang-kadang tidak tepat. Kita memukul rata semua masalahnya ekonomi, ternyata tidak semua,” kata Iqbal usai Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah, Jumat (6/11/2026).
Iqbal menerangkan, salah satu persoalan yang berkaitan dengan tingginya ATS adalah akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Tidak sedikit orang tua yang kesulitan mengantar anaknya ke sekolah, terutama karena jarak dan tidak tersedianya transportasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB akan menyediakan kendaraan antar jemput bagi siswa SLB. Fasilitas ini diprioritaskan bagi anak-anak yang paling membutuhkan agar keterbatasan transportasi tidak lagi menghambat mereka bersekolah.
“SLB itu banyak orang tua yang tidak mengirimkan anaknya ke sekolah. Selain karena masalah malu, kedua, tidak ada yang mengantar. Karena itu, mulai tahun depan semua SLB kita berikan mobil untuk antar jemput,” ujar Iqbal.
Selain kendaraan antar jemput, Pemprov NTB juga menyiapkan asrama bagi anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi persoalan jarak yang selama ini menjadi salah satu hambatan akses pendidikan.
Di sisi lain, Iqbal menegaskan penanganan persoalan pendidikan juga harus dibarengi peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah daerah diminta tidak hanya berfokus pada kualitas peserta didik dan kesejahteraan guru, tetapi juga peningkatan kapasitas tenaga pendidik secara berkelanjutan.
Iqbal mendorong bupati dan wali kota ikut berkomitmen meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di daerah masing-masing.
Tak hanya itu, Iqbal juga menekankan semua pihak terkait untuk membenahi data pada sektor pendidikan, agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Jadi, dengan kita punya data yang akurat, kita tahu apa solusinya. Menyelesaikan data itu salah satu yang paling penting, gitu,” tukas Iqbal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Samsul Hadi, mengatakan solusi penyediaan asrama bagi anak penyendang disabilitas sudah mulai diterapkan. Selanjutnya fasilitas tersebut akan diperluas terutama bagi anak yang jarak rumahnya sangat jauh dari sekolah.
“Anak-anak yang aksesnya jauh itu kita asramakan. Untuk anak-anak penyandang disabilitas juga sudah kita lakukan,” jelas Samsul.
Pemprov NTB kata Samsul menargetkan angka ATS dapat ditekan hingga di bawah 50 ribu anak. Ia berharap berbagai langkah yang disiapkan pemerintah dapat membantu mencapai target tersebut.
“ATS ini mudah-mudahan kita bisa sampai angka di bawah 50.000,” tandasnya. (ril)
Komentar