Mataram – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026-2029. Penetapan tersebut setalah melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I.
Adapun tujuh anggota KPID NTB periode 2026-2029 yang ditetapkan yakni Abdul Muluk, Damhuji, Junardi, Jhoni Sutangga, S.FIL.I., Lina Komalasari, Maharja Sani, dan Muammar Kadaffi, S.H.
Ketujuh nama yang ditetapkan kemudian diserahkan kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Penyerahan dokumen hasil seleksi tersebut menjadi tahap akhir proses penjaringan di tingkat legislatif. Selanjutnya, Gubernur Iqbal akan menerbitkan keputusan sebagai dasar penetapan dan pelantikan anggota KPID terpilih.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan penetapan tujuh anggota KPID dilakukan berdasarkan sistem pemeringkatan setelah seluruh calon mengikuti rangkaian seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas,” ujar Isvie dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
Ia mengatakan hasil pemeringkatan tersebut telah disampaikan kepada gubernur untuk segera diproses ke tahap penetapan dan pelantikan.
“Hari ini, kami telah menyampaikan 7 (tujuh) nama nama yang lulus hasil pemeringkatan kepada Bapak Gubernur NTB untuk segera ditetapkan secara administratif dan dilantik,” jelasnya.
Isvie berharap anggota KPID yang terpilih dapat segera menjalankan tugas setelah dilantik. Mereka diharapkan berperan aktif mengawasi isi siaran, menjaga kualitas informasi publik, serta mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat dan edukatif di NTB.
Sebagai informasi, proses seleksi anggota KPID NTB dimulai sejak pertengahan 2026 melalui Tim Seleksi (Timsel) dengan dukungan Sekretariat Tim Pelaksana dan Tim Asesor dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB.
Sejumlah tahapan dilalui para calon, mulai dari pendaftaran dan seleksi administrasi, uji kompetensi yang meliputi tes tertulis, psikologi, dan wawancara, hingga uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPRD NTB.
Pada tahap akhir, DPRD melakukan pendalaman terhadap visi, misi, serta integritas para calon sebelum menetapkan tujuh nama berdasarkan hasil pemeringkatan. (ril)
Komentar