Mataram – Badan Gizi Nasional (BGN) memangkas biaya operasional setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dari sebelumnya Rp6 juta menjadi Rp2 juta per hari atau disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat (PM). Kebijakan ini berdampak pada penyesuaian jumlah relawan di sejumlah SPPG di Indonesia.
Kepala Regional (Kareg) BGN NTB, Eko Prasetyo, berharap kebijakan efisiensi tersebut tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi relawan SPPG di NTB. Ia mendorong setiap SPPG mengatur pola kerja secara bergilir atau shifting agar seluruh relawan tetap bisa bekerja.
“Intinya kesepakatan bersama untuk itu. Tapi harapan kami tidak ada relawan yang dirumahkan, karena memang mereka sudah berjuang dari awal. Harapan tetap bekerja,” ujarnya saat ditemui, Rabu (11/11/2026).
Eko mengatakan, pengaturan jumlah dan pola kerja relawan diserahkan kepada masing-masing SPPG melalui kesepakatan bersama. Dalam hal ini, Kepala SPPG diharapkan menjadi penengah antara mitra yayasan dan relawan untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua pihak.
“SPPG sebagai penengah bisa mencari solusi terbaik buat semua, baik dari pihak mitra yayasan maupun dari pihak relawan,” katanya.
Menurut Eko, sistem shifting atau rolling sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah SPPG. Melalui pola ini, relawan bekerja secara bergantian sesuai jadwal yang disepakati, termasuk pengaturan jumlah orang yang masuk setiap hari dan besaran penggajian.
“Sistem ini sudah berlaku. Makanya fleksibel dan bergantung pada kesepakatan bersama,” lanjutnya.
Meski demikian, BGN kata Eko tidak dapat memaksakan relawan untuk tetap bekerja apabila mereka memilih mengundurkan diri akibat penyesuaian tersebut.
“Para relawan pasti ingin tetap bekerja. Tapi kalau ada relawan yang mau mengundurkan diri, ya kami juga tidak bisa memaksakan,” terangnya.
Eko menjelaskan, alokasi anggaran untuk setiap penerima manfaat sebesar Rp15.000. Anggaran tersebut terdiri atas Rp10.000 untuk bahan baku, Rp2.000 untuk insentif, dan Rp3.000 untuk biaya operasional.
Gaji relawan masuk dalam komponen biaya operasional. Sebelumnya, gaji pengawas gizi dan akuntan juga dibebankan pada pos tersebut. Namun, saat ini kedua posisi itu sudah dibiayai langsung oleh pemerintah pusat.
Terkait jumlah tenaga kerja, BGN telah mengatur batas maksimal relawan melalui petunjuk teknis (juknis) maupun aturan terbaru. SPPG dengan jumlah penerima manfaat di atas 3.000 orang maksimal mempekerjakan 47 relawan. Sementara SPPG dengan penerima manfaat 2.500 hingga 2.900 orang memiliki alokasi sekitar 33 relawan.
Eko optimistis penyesuaian biaya operasional tidak akan mengganggu kualitas makanan maupun pelayanan kepada penerima manfaat. Menurutnya, kebijakan tersebut telah melalui analisis BGN dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.
“Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Masa SPPG dengan PM 3.000 jumlah relawannya sama dengan yang PM-nya 1.000, kan tidak efisien kalau dihitung seperti itu,” tegasnya.
Lebih jauh, Eko mengaku belum menghitung secara pasti besaran penghematan anggaran dari kebijakan tersebut di NTB. Untuk tingkat nasional, ia menyebut potensi penghematan mencapai sekitar Rp30 triliun.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 814 SPPG yang yang berdiri di NTB. Dari jumlah itu, sebanyak 19 SPPG sedang menjalani suspensi akibat kejadian menonjol, sedangkan sebagian besar lainnya masih beroperasi. (ril)
Komentar