Mataram – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Rancangan APBD 2026 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 mencatat Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,61 triliun. Angka itu turun Rp 278,83 miliar dibanding APBD murni 2025. Total belanja daerah dalam RAPBD 2026 juga menurun menjadi Rp 1,67 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menyampaikan bahwa penurunan tersebut tidak bisa dihindari karena struktur pendapatan daerah masih belum sepenuhnya ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Kita turun karena dampak pemotongan dana transfer. PAD memang naik dari Rp 550 miliar menjadi Rp 650 miliar, tetapi kenaikan ini belum mampu menutup kebutuhan APBD. Kita tetap membutuhkan dana transfer,” katanya saat ditemui di gedung DPRD Kota Mataram, Senin (24/11/2025).
Di tengah penurunan fiskal ini, Pemkot Mataram melakukan penataan ulang belanja untuk menjaga keseimbangan anggaran. Meski demikian, Alwan memastikan bahwa seluruh program prioritas nasional maupun daerah tidak akan dipangkas.
”Amanat Mendagri jelas, program prioritas tidak boleh dikurangi,” tegasnya.
Sebagai langkah efisiensi, Pemkot menekan belanja operasional, termasuk belanja makan-minum, perjalanan dinas, serta kebutuhan alat tulis kantor.
”Belanja makan minum, perjalanan dinas, dan ATK bisa dikurangi sampai 50 persen,” ujarnya.
Penyesuaian ini, kata Alwan, menjadi strategi Pemkot menghadapi penurunan APBD 2026 agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan tanpa mengganggu layanan publik. (buk)
Komentar