Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal buka suara terkait skema pembiayaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Hal ini menyusul permintaan KONI Pusat agar setiap provinsi tuan rumah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menyukseskan ajang olahraga nasional tersebut.
Iqbal mengatakan, pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dan pembagian beban pembiayaan PON dengan pemerintah pusat belum dilakukan. Pemprov NTB kata dia terlebih dahulu akan membentuk Panitia Besar (PB) PON sebelum duduk bersama KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Nanti kan harus dibentuk PB dulu, PB PON kemudian kita melakukan pembicaraan dengan dengan pemerintah pusat. Jadi pembagian bebannya seperti apa, gitu,” kata Iqbal saat diwawancarai, Selasa (3/11/2026).
Kendati demikian, Iqbal berujar pembiayaan PON tidak mungkin seluruhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Sebab, anggaran untuk pesta olahraga terbesar nasional itu membutuhkan biaya besar dan kondisi fiskal daerah tidak dapat menanggung sepenuhnya.
“Karena enggak mungkin ditanggung sendiri semua oleh, nggak mungkin oleh pemda dengan apa lagi dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini akan sulit gitu,” tegasnya.
Karena itu, Iqbal menyebut pembentukan PB PON menjadi tahapan awal sebelum pembahasan anggaran dilakukan. Ia menargetkan kepanitiaan tersebut segera terbentuk agar persiapan penyelenggaraan PON 2028 bisa berlanjut.
“Sesegera mungkin, sesegera mungkin kita bentuk PB PON-nya,” ucapnya.
Setelah PB PON terbentuk, Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan KONI provinsi, kemudian melanjutkan pembahasan bersama KONI Pusat dan Kemenpora. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah akan membicarakan secara terperinci kebutuhan anggaran sekaligus skema pembiayaannya.
“Iya makanya kan sudah ada SK, sekarang kan sudah tinggal kita pembahasan nanti dengan pusat. Kan belum ini kita duduk bersama komite provinsi kemudian pembentukan PB lalu nanti kita duduk dengan komite pusat dan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga nanti. Baru kita akan bahas detail mengenai penganggarannya,” tandas Iqbal.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno menyebut kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON diperkirakan mencapai Rp1 triliun untuk masing-masing provinsi tuan rumah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD tanpa skema pembagian pembiayaan dengan pemerintah pusat.
“Cukup banyak, mungkin Rp1 triliun untuk satu provinsi. Makanya jangan berkejar dengan banyak-banyakan cabor. Karena satu cabor ada angkanya,” kata Suwarno saat rapat koordinasi persiapan PON 2028 dan peninjauan sejumlah venue di Mataram, Kamis (29/10/2026).
Suwarno meminta NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah bersama tidak memaksakan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. Penentuan cabang olahraga harus mempertimbangkan kesiapan venue, peralatan, serta kemampuan anggaran masing-masing daerah.
Menurutnya, penyelenggaraan PON tidak harus ditandai dengan pembangunan banyak venue baru. KONI Pusat justru mendorong pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia melalui renovasi dan perbaikan seperlunya.
“Kita tidak ingin membangun venue-venue baru yang menggunakan APBD. Renovasi kecil-kecil, mengecat kecil-kecil,” ujar Suwarno. (ril)
Komentar