Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menjaga keamanan pangan sebagai prioritas utama.
Penegasan ini menyusul ditemukannya kasus keracunan terjadi di Lombok Tengah, tepatnya di salah satu SPPG di Kecamatan Kopang, pada beberapa hari lalu. Berdasarkan data sementara, jumlah korban mencapai 38 orang dari siswa SDN 1 Darmaji dan Madrasah Ibtidaiyah Hidayatuslohin.
“Saya menerima laporan adanya Kejadian Luar Biasa keracunan di salah satu kabupaten yang diduga disebabkan susu kedaluwarsa. Temuan susu kedaluwarsa juga dilaporkan ada di kabupaten lainnya. Ini tidak boleh terulang,” ujar Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melalui Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.
Ahsanul melanjutkan, Gubernur menekankan bahwa evaluasi SPPG tidak boleh terbatas pada bahan pangan semata, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional. Mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kompetensi juru masak, hingga proses pengadaan bahan pangan harus diawasi ketat.
Selain potensi kelalaian dalam pemilihan bahan baku, termasuk penggunaan produk kedaluwarsa, seluruh tahapan layanan MBG juga harus dipastikan sesuai standar. Proses tersebut meliputi pembersihan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Ahsanul yang juga Kepala Dinas Kominfotik NTB menjelaskan, Gubernur juga meminta peningkatan terhadap standar sanitasi, termasuk sterilisasi alat makan, kualitas air yang digunakan, serta pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan risiko kontaminasi silang.
Ahsanul menambahkan, Gubernur juga meminta Dinas Kesehatan NTB maupun kabupaten/kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga harus memperketat pengawasan sekaligus pembinaan secara rutin.
“MBG adalah program prioritas pemerintah. Kita tidak menginginkan ada kejadian lagi ke depan karena yang paling utama adalah keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
Kendati demikian, Pemprov NTB mencatat progres Program MBG terus menunjukkan capaian signifikan. Hingga 18 Januari 2026, sebanyak 632 SPPG telah beroperasi di NTB, terdiri dari 622 SPPG mitra, 5 SPPG pondok pesantren, 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU.
Tak hanya itu, jumlah penerima manfaat MBG juga telah mencapai sekitar 1,88 juta jiwa. Penerima tersebut mencakup balita 194.597 rang, ibu hamil 31.300 orang, ibu menyusui 71.835 orang, PAUD 86.750 orang, TK 114.173 orang, SD kelas 1-3 sebanyak 274.022 orang, SD kelas 4-6 sebanyak 261.506 orang, SMP 180.332 orang, MTs 119.151 orang, SMA 120.380 orang, SMK 78.605 orang, MA 71.411 orang, serta santri pondok pesantren sebanyak 6.090 orang.
Program MBG juga memberikan dampak ekonomi dengan menyerap 29.605 tenaga kerja lokal serta melibatkan 2.490 pemasok, terdiri dari 1.291 UMKM, 84 koperasi, 16 BUMDes, 1.094 supplier lainnya, serta 5 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi lokal yang tumbuh seiring layanan gizi. (ril)
Komentar