Mataram – Penyakit Bank NTB Syariah cukup beragam. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan sejumlah persoalan krusial dalam operasional bank pelat merah ini menyusul banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja tahun anggaran 2023 hingga Semester I 2025.
Hasil diagnosa penyakit yang dilakukan Iqbal menunjukkan persoalan mendasar dalam implementasi penyaluran kredit bank daerah tersebut, terdapat 90 persen kredit disalurkan hanya ke Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah yang begitu dominan.
Kredit tersebut juga digunakan untuk pembiayaan non produktif, seperti untuk membeli kendaraan, beli rumah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
“Saya melakukan diagnosa awal, apa problemnya. Ternyata 90 persen kredit yang disalurkan Bank NTB itu ke ASN. Kredit nonproduktif, untuk beli handphone, beli motor, biaya sekolah anak,” katanya pada Rabu, (28/1/2026).
Kondisi itu membuat Bank NTB Syariah, menurut Iqbal, lebih menyerupai sebagai “bank ASN” ketimbang bank yang hadir untuk mendorong ekonomi masyarakat.
“Tidak ada salah dengan itu, ASN juga sepantasnya memanfaatkan. Tapi saya minta produktivitasnya, kinerjanya,” tambahnya.
Ia memaparkan, dari sisa 10 persen kredit di luar ASN, sekitar 8 persen hanya mengalir ke sekitar 25 perusahaan besar, yang sebagian besar bahkan tidak beroperasi di NTB. Sementara kredit yang benar-benar menyentuh masyarakat kecil hanya tersisa sekitar 2 persen.
“Yang turun ke masyarakat, mau ngomong UMKM, mikro, itu hanya dua persen,” katanya.
Padahal di lapangan, keluhan masyarakat justru menunjukkan masih maraknya praktik rentenir akibat sulitnya akses pembiayaan dari bank pembangunan daerah itu.
“Di tengah masyarakat keluhannya sama, masih soal rentenir. Minjam sore, besok pagi sudah ditagih. Apa ndak nangis itu masyarakat?” lirih Iqbal.
Selain persoalan kredit, Iqbal juga menyoroti struktur pendanaan Bank NTB Syariah yang dinilai tidak sehat. Sekitar 60 persen dana bank berasal dari deposito, yang sebagian besar merupakan dana dari lembaga-lembaga besar di tingkat nasional.
“Deposito itu bunganya rata-rata 8 persen. Ditambah biaya operasional dan keuntungan, maka bank baru untung kalau memberi pinjaman minimal 12 persen,” jelasnya.
Ia menyebut tingginya dana deposito di Bank NTB Syariah karena menawarkan bunga tertinggi. Akibatnya, aktivitas bank di lapangan lebih banyak mengumpulkan deposito ketimbang mengembangkan dana transaksi yang lebih sehat bagi perbankan.
Iqbal juga mengungkap fakta bahwa selama tujuh tahun terakhir Bank NTB Syariah sempat diblokir dari akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena persoalan tata kelola penyalurannya.
“Sudah tujuh tahun Bank NTB ini diblok dari akses KUR. Tidak boleh menyalurkan KUR karena bermasalah,” ungkapnya.
Baru pada tahun ini, Bank NTB Syariah kembali diberi ruang menyalurkan KUR sebesar Rp30 miliar, yang menurut Iqbal meski kecil namun sudah mulai menyentuh UMKM dan tenaga kerja migran Indonesia (TKI). Pemerintah daerah juga tengah mendorong pengembangan KUR khusus sektor peternakan.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu optimistis pembenahan akan lebih cepat karena jajaran direksi Bank NTB Syariah saat ini berlatar belakang perbankan ritel.
“Kita ingin komposisi pinjaman kepada UMKM ini semakin besar, sehingga Bank NTB bisa benar-benar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Ke depan, Iqbal juga menargetkan penguatan pembiayaan koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, serta mendorong keterlibatan Bank NTB Syariah dalam pembiayaan program nasional, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, mantan Jubir Kemnlu RI itu mengungkapkan bahwa Pemprov NTB juga menyiapkan langkah konsolidasi perbankan daerah dengan mengintegrasikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB sebagai anak perusahaan Bank NTB Syariah setelah proses konversi syariah rampung.
“Sekarang ini Bank BPR sama Bank NTB kayak nggak bersaudara, bersaing di lapangan. Ke depan pembagiannya jelas, mikro ke bawah di BPR, mikro ke atas di Bank NTB,” pungkasnya. (ril)
Komentar