Jakarta – Program Desa Berdaya yang digodok oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menarik perhatian Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Program yang dirancang untuk penanganan kemiskinan ekstrem di tingkat desa itu dilirik agar menjadi salah satu percontohan nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Saifullah Yusuf menyatakan Kemensos cukup antusias untuk menjadikan NTB sebagai model penanganan kemiskinan yang terintegrasi.
“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” katanya dalam keterangan resminya yang diterima pada Senin, (9/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Tokoh Nahdlatul Ulama ini memaparkan sejumlah pembenahan yang tengah dilakukan oleh Kemensos, terutama dalam penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lebih lanjut, pengelolaan dan validasi data kini diserahkan kepada Badan Pusat Statistik sebagai pusat data nasional agar data penerima bantuan sosial benar-benar akurat.
“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” tuturnya.
Tak hanya itu, Kemensos juga menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di NTB. Setiap lokasi akan dibangun di atas lahan sekitar satu hektare dengan konsep permukiman nelayan terpadu yang terdiri dari sekitar 100 unit rumah lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.
Selain itu, Kemensos juga akan melaksanakan bakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan, pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Saat ini NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB menggodok program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus agar program penanganan kemiskinan berjalan lebih terarah dan berbasis data yang akurat.
Pendamping lapangan melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi yang diberikan dapat benar-benar tepat sasaran.
Dijelaskan, program Desa Berdaya tidak hanya menyasar pembangunan desa secara umum, tetapi juga memberikan intervensi langsung kepada keluarga miskin ekstrem.
Pada level keluarga, setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan sekitar Rp 7 juta untuk mengembangkan usaha produktif sebagai sumber penghidupan, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, maupun pengembangan greenhouse yang dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.
Sementara pada level desa, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 500 juta untuk mengatasi berbagai hambatan struktural yang selama ini menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga penyediaan infrastruktur dasar lainnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu menekankan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan di NTB dilakukan melalui orkestrasi berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” tandasnya. (ril)
Komentar