Mataram – Pemprov NTB menargetkan sea plane atau pesawat amfibi di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah, dapat beroperasi pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026.
Saat ini, proyek yang digadang-gadang menjadi moda transportasi bagi wisatawan premium ke sejumlah destinasi unggulan di NTB itu, masih dalam tahap penyelesaian sejumlah perizinan.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan proses pengurusan izin berjalan secara serempak, baik di NTB maupun Bali yang menjadi salah satu titik lepas landas pesawat amfibi tersebut.
“Sedang mengurus perizinan. Mudah-mudahan targetnya akhir Juli atau awal Agustus sudah bisa berjalan,” kata Ervan, Kamis (11/6/2026).
Menurut dia, pemerintah tidak bisa memaksakan percepatan operasional sebelum seluruh perizinan rampung.
Selain izin penerbangan di Kementerian Perhubungan, pemanfaatan kawasan Bendungan Batujai juga masih berproses di Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Kita tidak bisa memaksa karena harus legalitasnya terpenuhi dulu. Semua sedang berproses secara simultan, baik bendungannya maupun perizinannya,” ujarnya.
Jika seluruh persyaratan rampung, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan uji terbang atau test flight sebelum layanan komersial dibuka untuk wisatawan.
Bendungan Batujai nantinya akan berfungsi sebagai landasan terapung sekaligus titik lepas landas dan pendaratan sea plane yang menghubungkan wisatawan menuju sejumlah destinasi unggulan di NTB.
“Itulah sedang berproses secara simultan baik bendungannya, perizinannya di PU kan pemanfaatannya kemudian di tidak hanya di sini, di Bali juga di Benoa diurus juga kan dua-duanya. Kalau sudah oke ya tes flight jalan,” tandasnya.
Sebelumnya, Ervan menyebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut dan siap melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.
“Insyaallah enggak ada. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah bersedia untuk melakukan sosialisasi. Bupati Lombok Tengah sudah oke. Karena ada lahannya Pemkab Lombok Tengah di situ,” katanya, Rabu (13/5/2026).
Lantaran lanjutnya, proyek tersebut akan memberikan potensi pendapatan bagi pemerintah kabupaten karena memanfaatkan lahan milik Pemkab Lombok Tengah di kawasan bendungan tersebut.
“Karena mereka juga ada pemanfaatan lahannya kabupaten di situ nanti kan, ada menerima dia PAD dari situ nanti,” tuturnya. (ril)
Komentar