Mataram – Arus informasi hari ini bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan sebagian masyarakat untuk memverifikasinya. Di tengah situasi dunia digital yang kian padat, batas antara fakta dan opini kerap kabur, bahkan tak jarang dipelintir.
Dalam situasi seperti ini, kehadiran institusi pemerintah sebagai penyedia informasi yang kredibel tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan harus menjadi aktor utama.
Saat yang bersamaan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, berupaya menjaga keseimbangan antara kecepatan arus informasi dan akurasi pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat. Juga terus berupaya menjadi corong informasi yang tetap eksis di mata publik.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfotik NTB, Safrudin, menyebut bahwa keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari strategi membangun kepercayaan publik di era disrupsi saat ini.
“Dinas Kominfotik merupakan PPID utama yang mengoordinasikan PPID pelaksana di seluruh OPD. Kami memastikan informasi yang disampaikan itu terbuka dan bisa diakses masyarakat,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Selasa (14/4/2026).
Namun, tantangan transparansi saat ini tidak sesederhana membuka akses informasi. Persoalan utamanya justru terletak pada bagaimana informasi itu dikemas, disebarkan, dan dipahami di tengah perubahan perilaku masyarakat yang kini lebih banyak mengonsumsi konten singkat, visual, dan serba cepat.
Kominfotik NTB membaca perubahan ini sebagai realitas yang tidak bisa dihindari. Strategi komunikasi pun bergeser, dari pola konvensional atau pola lama menuju pendekatan digital yang lebih beradaptasi dengan perubahan zaman. Infografis, video pendek, hingga konten media sosial menjadi strategi yang dijalankan.
“Kami menggunakan pola penyajian infografis dan video pendek agar masyarakat lebih cepat memahami informasi. Ini penting karena tren konsumsi informasi sekarang sudah bergeser ke digital,” jelasnya.
Langkah ini bukan tanpa risiko. Di ruang digital yang sama, informasi resmi pemerintah harus bersaing dengan berbagai narasi lain yang belum tentu benar. Dalam banyak kasus, hoaks justru menyebar lebih cepat karena dikemas secara emosional dan sensasional.
Kondisi ini mendorong Kominfotik NTB membangun mekanisme pengendalian informasi, salah satunya melalui pembentukan klinik hoaks. Unit ini berfungsi untuk mengklarifikasi informasi yang beredar sekaligus menjadi rujukan publik dalam membedakan fakta dan disinformasi.
“Ada klinik hoax juga yang kita bentuk di sini, itu untuk mengkonfirmasi berita-berita yang beredar dan berkembang di masyarakat untuk mengetahui mana berita itu hoax atau tidak,” tuturnya.
Di sisi lain, persoalan klasik masih menjadi hambatan serius, seperti ketimpangan akses digital. Sejumlah wilayah di NTB, terutama di Pulau Sumbawa dan beberapa kawasan terpencil seperti di Bayan Lombok Utara, masih berada dalam kondisi blank spot atau lemah jaringan.
Dalam konteks ini, transparansi informasi menghadapi dua sisi. Di satu sisi, informasi melimpah di ruang digital. Di sisi lain, tidak semua warga memiliki akses yang sama untuk menjangkaunya.
“Masih ada wilayah yang belum tersentuh internet. Ini tantangan besar, karena informasi yang kami sampaikan tidak sampai ke masyarakat di sana,” kata Safrudin.
Sebagai respons, pemerintah daerah mulai mendorong solusi berbasis lokal, seperti pengembangan jaringan internet nirkabel di desa dengan memanfaatkan dana desa. Upaya ini dilengkapi dengan koordinasi bersama pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Selain mengandalkan teknologi, Kominfotik NTB juga menghidupkan kembali pendekatan berbasis komunitas melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Di tingkat desa, kelompok ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi sekaligus menyerap aspirasi warga.
Upaya ini ingin menunjukkan bahwa di tengah derasnya digitalisasi, pendekatan antar pribadi tetap sejalan terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terhubung secara digital.
Dari sisi strategi, Kominfotik NTB juga mulai mengembangkan ruang dialog yang lebih cair melalui podcast, hingga rencana forum coffee morning bersama media dan pemangku kepentingan.
Forum-forum ini menjadi ruang tempat informasi tidak hanya disampaikan, tetapi juga dipertanyakan dan dipahami bersama.
Semua upaya ini menjadi bagian dari kerangka besar pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri dengan visi NTB Makmur Mendunia.
Dalam konteks tersebut, transparansi informasi tidak lagi berdiri sendiri. Ia menjadi fondasi bagi efektivitas kebijakan, partisipasi publik, dan legitimasi pemerintahan.
“Di situ efisiensinya yang kami lihat, kita memangkas jarak dan waktu. Kita itu memangkas. Di situ juga, kalau kita menggunakan strategi penggunaan teknologi informasi itu, biaya juga bisa kita tekan,” tandasnya. (ril)
Komentar